JAKARTA - Partai Gerindra mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Moh. Nizar Zahro mengatakan, rencana pembangunan rumah DP 0 persen merupakan strategi Jokowi untuk memanfaatkan anggaran pemerintah dalam rangka program populis.
“Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presiden ada kesan tergesa-gesa dengan program ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (12/11/2018). “Dan andaikan disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon, dan direncanakan untuk tahun yang akan datang apabila terpilih, mungkin saya tidak boleh mengkritisinya,” sambung Nizar.
Anak buah Prabowo Subianto ini mengingatkan, pemerintah juga harus hati-hati mengelola anggaran, jangan sampai demi kepentingan pencitraan semua diobral. “Cara mengobral anggaran untuk kepentingan kampanye bisa membahayakan anggaran negara, dan menyulitkan pemerintahan berikutnya,” tutup Nizar, Ketua Umum Satria.
Presiden Jokowi berencana menyediakan pembangunan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri. Rencana ini akan diperuntukkan bagi 945.000 PNS, 275.000 prajurit TNI dan 360.000 anggota Polri.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma’ruf Amin menegaskan kebijakan pemerintah mengenai rumah dengan skema pembayaran down payment (DP) 0 persen murni untuk kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menilai pihak yang menuduh kebijakan ini sebagai pencitraan politik adalah orang-orang selalu mencari kesalahan pemerintah.
“Ketika Pak Jokowi atau pemerintahannya dianggap belum memenuhi janjinya, maka mereka berteriak mengklaim Pak Jokowi melakukan kebohongan karena tidak memenuhi janjinya pada kampanye Pilpres 2014. Sebaliknya, ketika Pak Jokowi melakukan proses apa yang dijanjikannya, itu dianggap politis atau pencitraan,” kata Arsul Sani.
Asrul tak mempermasalahkan pihak yang menuduh kebijakan pemerintah itu mirip dengan dilakukan Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno saat masih menjabat wakil gubernur DKI Jakarta.
Ia menilai tidak ada yang salah dengan mengangkat sebuah konsep atau kebijakan yang sama selama itu baik untuk rakyat. “Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0 persen untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil. Jadi kalau kemudian memang applicable why not kemudian diadopsi?” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.
“Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja,” terang Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, skema pembiayaan rumah DP 0 persen sudah beberapa kali dibahas dalam rapat.
“Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen,” kata Bambang usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).
Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun. “Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun,” jelas dia.
Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.
“Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi,” katanya.
Bambang menegaskan, skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, anggota TNI, dan Polri ini berbeda dengan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menggunakan skema pembayaran rumah dengan DP 0 rupiah. Masa cicilannya berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen.
“Ini beda. Ini adalah KPR intinya tapi DP nya nol. Kemudian yang saya katakan tenor pinjamannya bisa sampai 30 tahun, dan juga pembayaran cicilannya atau tenor pinjaman bisa melampaui usia pensiun,” terangnya.
