JAKARTA - Lewat sebuah video yang diunggah di akun Twitter, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab berbicara banyak hal. Termasuk memberi nasihat kepada Presiden Joko Widodo.
Rizieq yang sejak beberapa waktu terakhir tinggal di Mekah, Arab Saudi meminta Jokowi untuk menegakkan keadilan. Tidak hanya melakukan pencitraan. Rizieq menyebut nama Jokowi saat memberi klarifikasi tentang dirinya yang diperiksa Kepolisian Arab Saudi.
Rizieq merasa ada operasi intelijen di balik pemasangan bendera hitam yang identik dengan gerakan ekstremisme di rumahnya di Saudi. Dia meminta Jokowi untuk memperhatikan aparat-aparat di dalam dan luar negeri.
"Nah akhirnya, kepada bapak Presiden Republik Indonesia yaitu kepada Bapak Jokowi, saya dari kota suci Makkah Almukarromah, memperingatkan kepada Anda untuk memperhatikan betul aparat-aparat Anda para pejabat yang ada di bawah Anda, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Rizieq.
"Jangan biarkan keadilan itu dilanggar. Jangan biarkan hukum itu dikangkangi. Anda sebagai Presiden Anda punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, jangan selalu Anda hanya fokus kepada pencitraan," tutur Rizieq.
Calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin menyebut pernyataan Rizieq berlebihan saat menilai Jokowi melakukan pencitraan. Dia menegaskan Jokowi tidak ingin mencari pencitraan.
Ma'ruf Amin menilai Jokowi tidak membuat pencitraan selama bekerja memimpin pemerintahan. Citra Jokowi secara tidak langsung terbentuk atas kerja-kerja yang dilakukannya.
"Saya kira Pak Jokowi itu bekerja, bekerja, dan bekerja. Dari kerja lahir citra bagus, saya kira itu konsekuensi saja bukan niat mencari pencitraan, tapi niat bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat," ujar Ma'ruf Amin saat menghadiri acara relawan Barisan Nusantara di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).
"Dari kerja itu lahir pencitraan, jadi bukan membuat pencitraan, pencitraan untuk apa tapi kerjanya itu menimbulkan ada citra yang bagus. Barangkali itu," kata ketua umum MUI Pusat itu.
