Makin Panas! Sontoloyo dan Genderuwo Dibalas Tuyul dan Babi Ngepet

Makin Panas! Sontoloyo dan Genderuwo Dibalas Tuyul dan Babi Ngepet

JAKARTA - Suhu politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) semakin memanas. Dua kubu yang bersaing memperebutkan kursi RI 1 saling sindir dengan menggunakan istilah yang cukup kasar. Istilah itu pertama kali dimunculkan capres nomor urut 1, Joko Widodo. Ia menggambarkan politikus yang sering mempolitisasi bantuan dari pemerintah sebagai politisi sontoloyo.

Tak lama setelah menyebut politikus sontoloyo, Jokowi kembali melontarkan istilah lain yang tak kalah menohok, yakni politik genderuwo. Istilah genderuwo ia tujukan kepada politikus yang melakukan propaganda dengan cara menakut-nakuti masyarakat. Politik gendoruwo itu dilontarkan Jokowi saat acara pembagian sertifikat kepada masyarakat di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018) kemarin.

Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini menilai, politik gendoruwo itu untuk orang-orang yang suka melancarkan ujaran kebencian. Hal itu terdapat pada pendukung kedua pasangan capres, baik pasangan Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Ma’ruf.

“Sepertinya itu untuk orang yang suka mencaci maki. Mungkin ada dari pendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi, tetapi juga tidak kalah banyak di antara pendukung petahana,” kata Faldo saat dikonfirmasi.

Menurutnya, pesan tersebut penting disampaikan Jokowi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara untuk kedua pendukung. Baik itu pendukung pasangan nomor urut 02, maupun pendukung pasangan nomor urut 01 selaku petahana. “Imbauan semacam itu saya kira penting disampaikan presiden untuk kedua pendukung,” ujar dia.

Namun, kata dia, politik gendoruwo tidak cocok dituduhkan ke pendukung pasangan Prabowo-Sandi. Sebab, pasangan nomor urut 02 punya tagline politik ‘Kerjo Legowo’. “Kami ini politik kerjo legowo. Bang Sandi kan dari dulu taglinenya empat as, kerja keras, ikhlas, cerdas, tuntas. Nah itu, politik kerjo legowo, itu kerja ikhlas udah dari dulu dikampanyekan cawapres kami kemana-mana,” imbuh dia.

Tak mau kalah, kubu yang berseberangan dengan Jokowi membalasnya dengan memunculkan istilah politik tuyul dan politik babi ngepet. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mewanti-wanti adanya politik tuyul di Pilpres 2019. Politik tuyul yang dimaksud adalah yang suka copet dan menghilangkan suara pada kotak kotak suara di KPU daerah, PPK dan PPS.

“Politik tuyul biasanya sering digunakan oleh incumbent di setiap perhelatan pemilihan umum,” kata Arief dalam keterangannya tertulis, Sabtu (10/11). Menurutnya, politik tuyul terstruktur dan masif sekali dalam mencuri suara dan merubah suara.

Biasanya dimulai dari memframing opini di media massa dengan mengunakan lembaga survei, dan propaganda kinerja incumbent yang palsu, serta melakukan kegiatan pemerintahan sambil bagi-bagi sembako sebagai sajennya kepada masyarakat.

Langkah berikutnya mengacau jumlah DPT pada saat Pilpres, dan kemudian mengunakan peralatan IT yang dipakai ‘tuyul’ untuk nyedot dan ngilangin suara. “Semua itu agar si politik tuyul bisa leluasa diterapkan oleh incumbent,” terang Arief.

Sementara politik babi ngepet, kata dia, dilakukan dengan strategi mendekati dan mengesek-gesek pihak-pihak yang bisa diajak nyolong dan ngerubah hasil suara pemilu. Dikatakan Arif, politik tuyul dan politik babi ngepet lebih mengerikan dari politik genderuwo yang dikatakan Presiden Jokowi bisa nakut-nakuti, dan mengkhawatirkan serta menciptakan kebencian di masyarakat.

Sebab politik tuyul dan politik babi ngepet ini sama saja nipu rakyat selama lima. “Saya sudah mencium adanya gelagat akan ada politik tuyul dan politik babi ngepet pada Pemilu 2019 kayaknya,” sebutnya.

Untuk itu masyarakat diimbau untuk waspada dan mengecek apakah namanya terdaftar di DPT atau tidak, juga mengawasi jalannya pemilihan di TPS, perhitungan suara dari tingkat TPS hingga KPU daerah.

Sementara untuk menangkal politik tuyul dan politik babi ngepet yang sering digunakan para incumbent dalam pemilu pihaknya akan menyiapkan lebih banyak saksi mulai dari tingkatan TPS hingga KPU daerah, serta perangkap untuk tuyul dan babi ngepet yang di suruh tuannya mencuri dan merubah hasil suara pilihan masyarakat.


Berita Lainnya

Index
Galeri