JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah Presiden Joko Widodo pernah berjanji bakal mengangkat seluruh guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disampaikan menyikapi unjuk rasa guru honorer di depan Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Oh enggak juga, ntar dulu, janji di mana? Makanya sekarang tegas Presiden enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS," kata Moeldoko di Kompleks Istana Bogor, Jumat (2/11/2018).
Sebelumnya, ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi dan menginap di seberang Istana sejak Selasa (30/10).
Moeldoko menyatakan janji-janji seperti itu malah disampaikan para calon kepala daerah dalam Pilkada tahun ini dan sebelumnya. "Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," tuturnya.
Pemerintah, kata Moeldoko, telah menawarkan sejumlah opsi bagi mereka seperti membuka formasi CPNS khusus untuk guru honorer. Namun, hal ini dikomplain sebab hanya yang berusia di bawah 35 tahun bisa mengikuti tes ini.
Pilihan lainnya adalah mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi mereka yang tak bisa mengikuti tes CPNS. Peraturan ini sedang difinalisasi pemerintah.
Pemerintah juga akan mengupayakan agar sisa tenaga honorer yang ada melalui pendekatan kesejahteraan yang ditentukan pemerintah daerah masing-masing jika tak lulus PPPK. "Terus kami ada solusi itu, tiga solusi. Sekarang masih ada yang tidak puas ya tidak bisa semuanya dipenuhi dong," kata mantan Panglima TNI ini.
Ketiga opsi itu dibuat atas dasar banyak pertimbangan tanpa mengurangi peningkatan kualitas birokrasi. "Itu pilihannya. Kalau mau asal-asalan ya sudah, sama aja kan. Jangan dong sekian lama dia punya usia mengabdi pada pemerintah, kalau enggak dibenahin, mulai sekarang enggak pernah begitu," tutur Moeldoko.
