JAKARTA - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan mulai 2019 mendatang bersifat politis.
"Ini bagian cara dari pemilu (pemilihan umum), pencitraan bagi uang ke masyarakat. Menjelang pemilu tentu dana bansos (bantuan sosial) ke mana-mana," kata Andre.
Andre menilai, kebijakan dana kelurahan ini tidak akan mengubah persepsi masyarakat yang kadung menginginkan perubahan. Andre mengklaim desakan perubahan kerap dilontarkan masyarakat. "Enggak akan efektif karena masyarakat ingin perubahan. Di Padang getaran masyarakat ingin perubahan luar biasa," bebernya.
Andre mempertanyakan asal uang yang akan digunakan Jokowi untuk dikucurkan ke kebijakan dana kelurahan. Dia pun menyindir, apakah Jokowi akan kembali menambah jumlah utang negara untuk dikucurkan ke dana kelurahan. "Terserah dia (Jokowi), mau pakai duit apa, utang?" ungkapnya, Sabtu (20/10/2018).
Sebelumnya, pemerintah bakal memberikan dana kelurahan mulai tahun 2019 mendatang. Jokowi mengatakan kucuran dana itu dilakukan sebab banyak keluhan masyarakat terkait dana untuk kelurahan.
"Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada yang anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi.
