JAKARTA - Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan masih banyak hal yang harus dikritisi terhadap pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang akan berusia empat tahun pada 20 Oktober 2018.
Namun demikian, Muzani mengakui tentu ada pula beberapa hal yang harus diapresiasi dari pemerintahan Jokowi-JK tersebut. Salah satunya adalah janji Jokowi yang sudah menetapkan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober.
“Yang harus diapresiasi pertama, tanggal 22 Oktober Pak Jokowi sudah memenuhi janjinya sebagai hari santri. Dan para santri sekarang sangat bangga merayakan Hari Santri Nasional,” kata Muzani di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (16/10).
Namun, Muzani mengatakan, banyak hal termasuk janji-janji Jokowi yang belum terpenuhi dan perlu dikritisi. Antara lain, ujar dia, Jokowi berjanji akan menciptakan 10 juta tenaga kerja selama masa pemerintahannya. “Tapi, sekarang belum mencapai 10 jutaan,” ujar Muzani.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menambahkan, yang harus dikritik lagi adalah Jokowi berharap nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) itu bisa Rp 10 ribu. “Tapi, sekarang bukan mendekati tapi menjauhi Rp 10 ribu,” katanya.
Selain itu, sambung Muzani, yang harus dikritisi adalah Jokowi berjanji akan menaikkan posisi honorer katagori II, menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “Sekarang mereka jauh dari PNS, bahkan mereka susah menghadapi menjadi PNS,” ungkap Muzani.
Kemudian, sambung dia, yang harus dikritisi adalah Jokowi saat kampanye pernah berjanji akan membuat petani beras maupun bawang akan lebih sejahtera. “Tapi mereka sekarang ini daya belinya semakin jauh,” katanya.
Muzani juga menyoroti di bidang hukum, kasus-kasus korupsi semakin bertambah, bukannya berkurang. Kasus yang belum diselesaikan semakin bertambah bukan berkurang. “Jadi kasus korupsi, penangkapan, OTT, semakin bertambah. Harusnya itu yang ditekankan pencegahannya,” katanya.
Muzani menambahkan di bidang politik, pembelahan parpol yang dilakukan semakin besar. Menurut dia, pembelahan parpol dilakukan untuk memaksa mendukung kebijakan pemerintahnya atau koalisinya dilakukan dengan kasar.
“Sekarang semakin smooth karena udah tahun keempat. Itu kan dilakukan kedua itu terjadi ke partai-partai yang akhirnya kemudian di fraksi mendukung pemerintah,” katanya.
