PEKANBARU - Wacana untuk mengurangi tenaga honor ini sudah muncul di Pemprov Riau sebagai solusi efisiensi anggaran. Dari data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di Pemprov Riau jumlah pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat besar.
Jumlah tenaga honor eks K2 dan pegawai kontrak serta THL di OPD mencapai 11.000-an pegawai. Jumlah ini lebih besar dari jumlah PNS yang hanya 8.000 an. Paling banyak jumlah THL di OPD yang digaji melalui kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Jumlah pegawai honor eks K2 hanya sedikit, begitu juga pegawai kontrak yang ada di kesehatan.
Rizal, pegawai THL di OPD di Pemprov Riau mulai risau jika terjadi pengurangan pegawai. Ia mengaku saat ini untuk mencari pekerjaan lain sungguh sulit. Sedangkan ia tidak punya lahan apalagi kebun sawit. "Kebun tidak ada, mau kerja susah zaman sekarang. Sudah sempat nyari di luar juga cuma belum dapat, kan sama susahnya sekarang," ujar Rizal.
Rizal yang saat ini memiliki satu istri dan dua anak tersebut mengaku sedikit terbantu selama ini karena punya warung kecil-kecilan di rumahnya yang dijalankan istri. "Kalau selama ini dibantu istri juga buka warung, karena kan gaji kami di kantor juga nggak keluar tiap bulan biasanya. Tapi adalah yang diharapkan kadang pertama bulan. Cuma kalau diberhentikan jadi bingung ini nanti," ujar Rizal.
Tidak hanya Rizal pegawai THL lainnya Maman juga mengaku pusing ketika mendapatkan kabar adanya pemberhentian pegawai honor di Kabupaten/Kota terakhir di Rokan Hilir. Ia yakin, pemberhentian honorer itu akan berimbas juga ke Pemprov Riau. "Apalagi kondisi keuangan daerah sekarang kan sulit, bingung juga nanti kerja apa lagi, mau makan apa lagi kalau sempat Diberhentikan," ujar Maman.
Maman juga berharap ada jalan lain dari Pemerintah Provinsi untuk tidak merumahkan mereka yang selama ini sudah mengabdi dan menggantung hidup pada pegawai THL tersebut.
"Kami juga cari makan dan janganlah sampai Dirumahkan, kalau memang keuangan sulit nggak usah ada pembangunan dulu kan bisa. Kami hanya mengharapkan makan dari kerja kami, bukan cari kekayaan," ujar Maman.
Menanggapi hal ini, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim berpendapat pegawai honor baik itu yang berstatus THL maupun honor harus diupayakan untuk tetap bertahan. Ia mengibaratkan sebuah bus yang penuh penumpang untuk menyelamatkan bus tidak mesti dikorbankan sebagian penumpang.
Namun harus bersama meskipun kondisi di dalam bus tersebut masuk ke jurang. "Mereka itu kan anak kenenakan kita juga, ya kita harus selamatkan dong, sama - sama kita panjat pohon itu bersama," ujarnya memberi istilah untuk tetap bersama.
Selagi masih bisa diupayakan menurut Wan Thamrin Hasyim tetap akan berupaya. Namun jika sudah tidak bisa lagi, maka mau tidak mau akan dibuat kebijakan tersebut (merumahkan pegawai). "Seperti di Rokan Hilir sudah diputuskan dan Alhamdulillah tidak ada gejolak yang muncul, saya juga mau ke Rohil besok (hari ini)," ujarnya.
Wan Thamrin Hasyim juga menambahkan keberadaan pegawai honor yang ada di OPD dan Pemerintah tersebut saat ini bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan. Apalagi menyalahkan masa lalu (perekrutan THL atau honor). "Kita punya rumah selagi masih bisa diupayakan maka selamatkan, jika tidak maka putuskan," ujar Wan Thamrin Hasyim.
Sebagaimana diketahui kondisi APBD Riau mengalami defisit akibat tunda salur DBH dari Pemerintah Pusat. Bahkan tahun ini APBD Perubahan saja tidak dilakukan karena tidak adanya anggaran yang harus dibahas pada APBD Perubahan tersebut.
Tidak hanya itu, sejumlah proyek fisik pemerintah juga terancam akan ditunda pembangunannya ataupun dilakukan tunda bayar akibat ketersediaan anggaran di Pemprov Riau tidak ada.
