SELATPANJANG - Kisruh penolakan terhadap kegiatan Kirab GP Anshor di sejumlah daerah di Provinsi Riau, juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kegiatan yang direncanakan itu akan digelar pada, Senin (24/9/18) malam di Lapangan Pondok Pasantren Al-Aqobah Desa Gogok Darussalam, Tebingtinggi Barat.
Dalam sepekan belakangan, gelombang penolakan kegiatan GP Ansor ini datang dari 25 Ormas dan OKP yang ada di wilayah Kabupaten termuda di Provinsi Riau itu.
Termasuk dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pemuda Pancasila (PP), Forn Pembela Islam (FPI) dan Yayasan ternama di Kepulauan Meranti, Yayasan Fitrah Madani.
Dalam kisruh kegiatan ini, Pemkab, DPRD dan Polres Kepulauan Meranti langsung membuka ruang memediasi antar pihak GP Ansor dan 25 ormas dan OKP.
Mediasi ini pun berlangsung di rumah Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Pauzi Hasan yang akhirnya semua pihak meneriama kegiatan tersebut dengan syarat dan pengawasan.
Diantaranya, GP Ansor harus meminta maaf secara terbuka kepada Datuk Ulama Setia Negara Ustaz H Abdul Somad Lc MA.
Dalam kegiatan Kirab tersebut, GP Ansor harus menjamin tidak akan memasukkan unsur-unsur politik dan GP Ansor diminta tidak membawa materi Islam Nusantara di Kepulauan Meranti.
Selama mediasi itu berlangsung, ratusan massa perwakilan ormas dan OKP terus menunggu hasil dari seberang rumah dinas Ketua DPRD tersebut dengan tertib tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Hadir pada pertemuan itu, Ketua DPRD , H Pauzi Hasan, Kapolres Meranti, AKBP La Ode Proyek, Ketua LAMR Meranti, Muzammil Baharudin, Ketua PP Meranti, Adnan Mahdar dan Ketua GP Ansor Riau, Purwaji dan Ketua GP Ansor Meranti, Khusairi.
