JAKARTA - Pendaftaran CPNS 2018 diperkirakan diikuti jutaan pelamar, termasuk mereka yang saat ini menjadi pegawai honorer di sejumlah instansi pemerintah. Mereka akan berebut formasi pegawai negeri sipil yang jumlahnya sekitar 280 ribu kursi.
Selain terbuka untuk umum, di antara peserta seleksi CPNS yaitu pegawai honorer yang jumlahnya 735.825 orang. Mereka ini sudah bekerja bertahun tahun namun belum berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN.
Pemerintah berusaha mencari solusi untuk para pegawai honorer tersebut. Caranya, mengikutsertakan mereka dalam seleksi CPNS 2018 bagi yang memenuhi syarat umur dan jenjang pendidikannya. Apabila gagal dalam tes CPNS mereka diberi alternatif masuk sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Apabila jalur P3K gagal menjadi ASN, pemerintah masih mengupayakan mereka tetap bekerja di instansi lama. Bedanya, gaji mereka akan disesuaikan dengan upah minimum regional atau UMR.
"Ini solusi yang kami siapkan. Prosesnya setelah seleksi CPNS selesai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dalam keterangan kepada pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menambahkan pemerintah menyiapkan alternatif bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS 2018. "Opsinya P3K yang dari aspek tertentu lebih fleksibel dibandingkan dengan PNS," kata Moeldoko juga di Gedung Bina Graha.
Disebut freksibel karena, kata Moeldoko, P3K tidak membatasi usia pelamar. Berbeda dengan batasan usia pelamar CPNS, yaitu maksimal 35 tahun. "Sedangkan P3K boleh di atas 35 tahun, bahkan menjelang batas usia pensiun dari jabatan".
Perbedaan Status PNS dan P3K
Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana, menjelaskan hak keuangan P3K sama dengan PNS. Bedanya, P3K tidak mendapatkan dana pensiun. Tapi, kata dia, jika ingin mendapat dana pensiun gaji mereka harus boleh dipotong untuk membayar premi.
"Kami sudah diskusi dengan PT Taspen untuk P3K. Jadi mungkin itu jadi nilai tambah untuk P3K. Jika ingin mendapat dana pensiun, mereka akan dipotong gajinya untuk premi pensiun," ujar Bima.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hak keuangan ASN yang meliputi PNS dan P3K diatur dalam Bab IV. P3K juga berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Sedangkan PNS memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang meliputi cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Aturan turunan dari UU ASN, khususnya soal P3K, baru akan ditetapkan pemerintah dalam dua minggu ke depan. "Alternatif itu disiapkan sebagai solusi tuntutan para tenaga honorer yang ingin mendapat kepastian status," kata Bima.
Tenaga honorer terbanyak merupakan para guru sekolah negeri, yang berjumlah 735.825. Adapun pemerintah membuka lowongan CPNS 2018 dengan jumlah formasi sebanyak 238.015, yang terdiri dari 51.271 untuk instansi pusat di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 buat 525 instansi daerah). Dari total formasi, 112 ribu di antaranya tersedia untuk tenaga pengajar atau guru.
