BAGANSIAPIAPI - Pilihan pahit terpaksa ditempuh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Riau pasca berkurangnya anggaran belanja daerah. Berdasarkan surat edaran Bupati Rohil Nomor 814/BPKSDM-SES/2018/108 Pemkab terpaksa merumahkan pekerja honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Meski begitu, Pemkab tetap mempertahankan tenaga guru, petugas kebersihan, penjaga malam dan supir karena kebutuhannya belum bisa diefisienkan.
Menanggapi tidak dikuranginya tenaga kebersihan ini, Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Suwandi, SSos kepada GoRiau.com, Rabu (20/9/2018) membenarkan hal ini. ''Kalau di instansi saya, tetap. Yang lain saya tidak tahu. Jika petugas kebersihan dirumahkan, kita tidak bisa bayangkan sampah akan menumpuk dimana-mana," katanya.
Menyangkut tenaga honor di DLH, Suwandi mengungkapkan jauh-jauh hari sudah ada yang tidak masuk sejak surat edaran itu dikeluarkan. Dia menjelaskan sejak dikeluarkan surat edaran dari Bupati itu, tidak ada pembayaran gaji honor terhitung sejak bulan Juli 2018. "Kalau pun ada yang datang hanya bersifat sukarela," sebutnya.
Hal senada juga diungkapkan Kadis Perkim Rohil, Zulfahmi ST MT. Dia menyebutkan di kantornya ada 65 orang tenaga honor diluar cleaning service yang sudah dirumahkan. Jikalau masih dipakai, para tenaga honorer itu hanya bersifat sukarela yang dibutuhkan PPTK atau kepala bidang.
Dari 65 tenaga honorer di dinasnya, kata Zulfahmi, 35 orang sudah jarang masuk dan jika datang hanya untuk mengisi absen lalu pergi. Karena menurutnya, honorer yang datang isi absen dan mengintip saja tak perlu dipertahankan lagi. "Bahkan ada tenaga honorer yang ingin buat acara pisah sambut dengan bupati sebagai bentuk penghargaan," ujarnya.
Terpisah, anggota DPRD Rokan Hilir, Aboy Khoiri meminta pemerintah harus bijaksana untuk merumahkan tenaga honorer. Jika memang harus dirumahkan, jangan sampai ada tebang pilih.
