PEKANBARU - Rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Menkopolhukam RI, membahas tentang evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan mengenai persoalan keamanan yang ada di Papua, Papua Barat, yang berlangsung di ruang rapat Komite I, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016).
Beberapa hal menjadi sorotan utama, yakni pengelolaan dana Otsus yang sangat besar, namun hasilnya belum terasa maksimal. Karena dari dana yang dikucurkan sejak tahun 2002, lebih dari Rp52,63 triliun hanya untuk penduduk yang berjumlah 4 Juta jiwa saja.
"Pemerintah dan DPD meminta adanya kontribusi Freeport dalam hal pembangunan infrastruktur serta sekolah," kata Anggota Komite I DPD RI, Intsiawati Ayus SH MH saat dikonfirmasi.
Hal ini menurut Senator asal Riau tersebut, dirasa sangat perlu diperhatikan. Sebab puluhan tahun sudah Freeport berdiri di Indonesia, namun betul-betul belum berkontribusi secara maksimal.
"Coba bayangkan, berapa juta ton emas yang sudah di eksploitasi, namun hampir 42 tahun Freeport ada di Indonesia, kontribusi yang diharapkan pemerintah tidak dilakukan secara serius. Dan ini harus menajdi catatan penting Pemerintah untuk kedepannya," jelasnya. (das)
