PEKANBARU - Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan merasionalisasi Aparatur Sipil Negera (ASN) demi mengefisiensikan belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai.
Bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang hanya tamatan SMA tidak perlu cemas bakal dirasionalisasi. Meski hanya tamatan SMA jika tenaganya dibutuhkan, Pemko Pekanbaru tetap akan mempertahankannya.
"ASN yang tamat SMA tidak perlu cemas soal rasionalisasi pegawai, karena masih dibahas oleh pusat. Sepanjang mereka profesional dan berkualitas serta dibutuhkan tentu tetap kita pakai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru, Azharisman Rozie, Kamis (2/6/2016) di Pekanbaru.
Rozie menambahkan, jika rasiionalisasi pegawai dilakukan khususnya di lingkungan Pemko Pekanbaru, tentunya bakal menimbulkan masalah baru bagi Pemko Pekanbaru sendiri. Sebab dengan kondisi sekarang ini saja, Pemko Pekanbaru sudah kekurangan pegawai.
Apalagi jika dirasionalisasi tentu jumlah pegawai yang ada semakin tidak seimbang dengan beban tugas yang harus dilakukan. "Kita saat ini masih kekurangan pegawai yang diprediksi hingga 2019 mendatang, kalau yang tamat SMA diberhentikan tentu makin berkurang tenaga kita," tambah Rozie.
Menurut data BKD Pekanbaru, di lingkungan Pemko Pekanbaru terdapat sekitar 10 persen pegawai yang tamatan SMA dari total hampir 10 ribu ASN Pemko Pekanbaru. (yod)