DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Tahun 2018

PEKANBARU - Usai turun ke masyarakat melalui kegiatan reses, DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna ke-1 tahun 2018 tentang laporan reses anggota dewan, Selasa (20/3). Persoalan banjir menjadi topik utama dalam paripurna laporan reses kali ini, karena hampir setiap warga di 5 daerah pemilihan  (Dapil) mengeluhkannya.

Juru bicara Dapil I yakni Tarmizi Akhmad menyebutkan, ada sebanyak 138 aspirasi yag disampaikan masyarakat. Selain menyinggung masalah kesehatan, pendidikan dan sosial, penanganan banjir menjadi persoalan yang wajib untuk diselesaikan.

Sementara itu, juru bicara Dapil II yakni Dapot Siaga mengungkapkan, bahwa masysarakat Rumbai dan Rumbai Pesisir menginginkan agar permasalahan banjir bisa diatasi. Selain itu, ketersediaan air bersih serta pengurusan KTP dan KK juga masih dikeluhkan warga.

Juru bicara Dapil III (Tenayan Raya dan Sail), Heri Pribasuki mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah persoalan banjir. Hal yang sama juga disampaikan warga yag berada di Dapil IV yakni Marpoyan Damai dan Bukit Raya.

Sedangkan Dapil V (Tampan - Payung Sekaki), Desi Susanti selaku juru bicara menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap agar pemerintah lebih kosentrasi dalam pembangunan soal banjir dan pembenahanan drainase. Pasalnya, dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi tapi juga terhadap kesehatan warga.

Plt Walikota Pekanbaru yang diwakili oleh Sekdako Pekanbaru - M Noer mengaku, bahwa pelaksanaan reses yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPRSD Pekanbaru akan dipelajari oleh Satker terkait untuk ditindaklanjuti. Meski demikian, tidak semua aspirasi yag disampaikan warga bisa terealisasi.

“Kita bersyukur ya, pada tahun ini pelaksanaan reses dewan dilakukan sebelum jadwal Musrenbang Pekanbaru digelar. Itu artinya, kemungkinan diakomodirnya sejumlah aspirasi masyarakat cukup besar karena nanti bisa dimasukan dalam Musrenbang. Persoalan banjir menjadi topok hangat di masyarakat, kami dari Pemko Pekanbaru akan mencoba membuat DED serta master plain penanganan banjir, melalaui kerjasama dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Anggaran kita terbatas, jadi tidak mungkin bisa terlaksana semuanya,” ungkap M Noer. (das)