PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna laporan panitia khusus (pansus) terhadap pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Rippda) Kota Pekanbaru. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki beberapa waktu yang lalu.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM didampingi Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS SIP dan Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama ST. Sementara itu, rapat dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi beserta Asisten I Setdako Azwan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru Nurfaisal.
Usai paripurna, Pimpinan Rapat Ir Nofrizal MM menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda Rippda membutuhkan perencanaan yang matang untuk disahkan secara bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasalnya, Ranperda Rippda tersebut terbilang yang paling lama dibahas karena diajukan Pemerintah Kota Pekanbaru pada akhir 2019 lalu.
"Perda Rippda ini sangat krusial, sebab rencana induk kepariwisataan ini untuk kurun waktu selama 15 tahun. Tentu kita harus persiapkan secara matang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pusat. Perda ini mengacu dari pemerintah pusat, sebab di pusat juga ada namanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Rippnas), itulah yang menjadi acuan kita dalam membahas perda ini," ungkapnya.
Politisi PAN ini menyebut inti dari Rerda Rippda tersebut mengacu kepada tahapan program yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selama kurun waktu 15 tahun.
"Di daerah Pekanbaru ada beberapa tempat wisata yang harus kita bagi. Dalam perda ini ada beberapa pembagian. Pertama, masalah kewilayahan. Kewilayahan itu berdasarkan per kecamatan, dikarenakan pada tahun 2020 ini sudah ada pemekaran kecamatan. Maka dari itu kita bentuk berdasarkan kewilayahan di 15 kecamatan. Kemudian ada juga kawasan daerah pariwisata Kota Pekanbaru," paparnya.
Nofrizal berharap dengan adanya perda rippda ini tidak ada lagi yang masyarakat Kota Pekanbaru yang berdebat mengenai seperti apa yang menjadi ciri khas pariwisata Kota Pekanbaru.
"Nanti seluruh kegiatan kepariwisataan akan mengacu kepada perda ripdda ini. Misalnya di satu kecamatan ada beberapa tempat wisata yang sifatnya kebudayaan atau wisata belanja kuliner, maka di dalam perda inilah kepariwisataan disuatu daerah tersebut akan ditingkatkan," jelasnya.
Nofrizal sebagai penanggung jawab pansus ranperda rippda tersebut memuji pihak tenaga ahli bidang kepariwisataan yang telah membantu dalam pembahasan di pansus sehingga akhirnya telah disahkan.
"Perda ini kita meminta tanggapan dari tenaga ahli, salah satunya yaitu bernama Prof. Harlen. Beliau telah banyak pengalaman dibidang kepariwisataan. Alhamdulilah, buah pikiran dari beliau sangat banyak mengilhami dalam perda ini," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi berharap Perda Rippda dapat mengembangkan dan meningkatkan pariwisata di Kota Pekanbaru.
"Alhamdulillah ranperda ini telah bersama-sama kita sahkan melalui persetujuan bersama antara DPRD Kota Pekanbaru dan Pemko. Memang, pembahasan ranperda rippda ini terpanjang yakni selama satu tahun lebih. Namun, alhamdulillah perda ini telah disahkan dan kita berharap perda ini menjadi rencana induk pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru," ucapnya.
Kepada wartawan usai rapat, Ayat memaparkan beberapa pariwisata yang dapat dijadikan potensi dalam pembangunan pariwisata Kota Pekanbaru.
"Kita ada beberapa tempat yang terus kita kembangkan. Pekanbaru juga memiliki sejumlah potensi pariwisata diantaranya danau bandar kayangan, rencana pengembangan pariwisata halal, harapan saya menjadi fokus. Termasuk wisata sejarah dan budaya, karena Kota Pekanbaru ini didirikan oleh Sultan Siak IV dan V," jelasnya.
Politisi PKS ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut membangun pariwisata di Kota Pekanbaru. "Tentu bagi masyarakat dan seluruh stake holder yang ingin bergerak dibidang pariwisata ini menjadi acuan. Baik mengembangkan wisata kuliner ataupun wisata buatan lainnya," ujarnya. (Galeri)
