PEKANBARU - Persoalan zonasi dan sarana prasarana menjadi perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Untuk itu Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing perdana dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru.
Rapat perdana ini fokus kepada pembahasan terkait pembagian zonasi dan sarana prasarana sekolah yang ada di Kota Pekanbaru.
Dua persoalan ini dinilai penting dicarikan pokok persoalan yang dihadapi masyarakat selama ini dan perlu untuk ditindaklanjuti dan dicarikan solusi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Yasser Hamidi usai memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Kadisdik Pekanbaru Abdul Jamal.
"Hearing hari ini dengan Disdik Pekanbaru adalah membahas persiapan persoalan zonasi serta masalah sarana dan prasarana sekolah. Memang, masalah zonasi merupakan masalah yang selalu terjadi ditengah masyarakat, dimana banyak keluhan orang tua siswa terhadap penetapan zonasi. Untuk itu, kita perlu membahas persoalan ini dalam rangka mencari solusi, seperti perlunya penambahan sekolah serta penambahan sarana dan prasarana sekolah. Mungkin ini salah satu solusi bagi kita untuk menyelesaikan masalah pendidikan dikota Pekanbaru," ungkap Yasser Hamidi.
Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menambahkan, pembahasan fokus kepada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama diwilaya-wilayah yang menjadi persoalan ditengah masyarakat, terutama untuk tingkat SLTP.
"Pembahasan kita tadi mengkaji persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB terutama diwilaya-wilayah yang menjadi persoalan ditengah masyarakat, terutama untuk tingkat SLTP. Kalau untuk tingkat SD tidak ada masalah," ungkap Jamal
Menurut Jamal lagi, untuk solusi masalah PPDB tentunya ada beberapa poin yang menjadi catatan, seperti perlunya penambahan sekolah baru disetiap Kecamatan.
"Kalau masalah tanah untuk pembangunan sekolah baru, kita dari Disdik Pekanbaru tidak ada masalah, bahkan ada tanah yang sudah siap untuk dibangun sekolah baru, seperti tanah yang berada dikecamatan Tampan dan Payung Sekaki. Kalau untuk zonasi seperti yang disampaikan dewan memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Walaupun masalah zonasi ini masih jauh waktunya, namun hal ini sangat dipandang perlu oleh Komisi III DPRD kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru," pungkasnya.**
