PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru menggesa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Layak Anak (KLA).
Ranperda ini digesa agar segera rampung dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru. Hal itu untuk memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak di Kota Pekanbaru.
"Kita targetkan akhir bulan Juli mendatang sudah disahkan menjadi Perda KLA, karena bisa menjadi nilai tambah bagi Tim Verifikasi lapangan dalam melakukan penilaian untuk Kota Pekanbaru. Kehadiran Perda KLA sebagai payung hukum sangat dibutuhkan, sehingga kerja keras selama 6 tahun bisa terbayarkan dengan diraihnya prediket KLA," terang Dian Sukheri.
Menurut Politisi PKS ini lagi, adanya Perda KLA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hak-hak anak, sehingga bisa terpenuhi dengan baik. Namun sayangnya, masih ada sejumlah indikator penilaian yang masih belum dipenuhi oleh Pemko Pekanbaru.
"Masih ada indikator yang perlu kita penuhi atau kita perbaiki dalam hal ini memenuhi hak-hak anak Salah satu contohnya, masih banyaknya angka anak putus sekolah atau pemandangan anak kecil yang merorok. Nah ini yang nantinya akan kita atur dalam Perda KLA,” ujar Dian.
Diketahui pada tahun 2018 yang lalu, Kota Pekanbaru meraih prediket KLA tingkat Madya. Namun, seiring dengan adanya evaluasi maka Kota Pekanbaru diharapkan tahun ini bisa naik peringkat ke tingkat Nindya.
" Ya tahun 2019 ini kita optimis Kota Pekanbaru bisa meraih predikat KLA tingkat Nindya. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik," ujar Kadis DPPPA Kota Pekanbaru Drs Mahyuddin saat dikonfirmasi wartawan melalui Kabid PHA Bukhairo SAg.
Dijelaskan Bukhairo, dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak, pihaknya telah melakukan berbagai upaya serta inovasi. Mulai dari Pembentukan Forum Wartawan Pengembangan KLA Pekanbaru, pembentukan Forum Anak, pembentukan APSAI dan bersinergi dengan OPD untuk melengkapi data-data penunjang terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.**
