TEMBILAHAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil), Said Syarifuddin menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110, Senin 21 Mei 2018 pagi.
Upacara yang dipusatkan di Lapangan Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini disejalankan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional tahun 2018.
Adapun peserta upacara terdiri dari Unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkunhan Pemkab Inhil, serta personel TNI dan Polri.
Sekda Inhil dalam amanatnya yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia (RI), Rudiantara mengajak segenap masyarakat untuk lebih memaknai Harkitnas.
"Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2018, ini harus dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatkan kapasitas diri yang dibuka oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri," ujarnya.
Sekda juga memandang perlu dilakukannya pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang diletakkan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaan Indonesia.
Era digital, dikatakan Sekda menuntut segenap komponen bangsa untuk tidak buang-buang waktu demi mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Momentum sekarang ini, imbuhnya, menuntut bangsa agar tidak buang-buang energi untuk bertikai dan lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan manusia.
"Menurut perhitungan para ahli, sekitar dua tahun lagi kita akan memasuki sebuah era keemasan dalam konsep kependudukan, yaitu bonus demografi. Bonus demografi menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non-produktif," tambahnya.
Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik yang dikemukakan Sekda, rentang masa ini akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10-13 tahun lagi. Pada saat itu nanti, angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9 persen.
"Pada saat itu nanti, angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9 persen. Proyeksi keuntungan bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi jika kita tak dapat memaksimalkannya. Usia produktif hanya akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktivitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Oleh sebab itu, Sekda mengatakan, agar keuntungan bonus demografi tidak sia - sia, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu mendorong dunia pendidikan, bekerja sama dengan industri dan bisnis, untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pendidikan vokasi.
"Jurusan-jurusan baru, baik di tingkat pendidikan tinggi maupun juga di tingkat menengah, yang berkaitan dengan keahlian dan ilmu terapan, harus selalu diciptakan untuk memasok industri akan tenaga terampil yang siap kerja," katanya.
Lebih lanjut, “generasi bonus demografi” yang kebetulan juga beririsan dengan “generasi millenial”, dijelaskan Sekda, pada saat yang sama, juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama.
"Teknologi digital akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukkannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia," paparnya.
Sekda menyampaikan, Indonesia mencatat bahwa tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukkan gelombang digitalisasi dengan cara mencari berkah di dalamnya. Internet, media sosial, situs web, layanan multimedia aplikasi ponsel, dijadikan ladang baru buat berkarya, dan pasar yang menjanjikan bagi kreativitas. Banyak kreator konten dan pengembang aplikasi Indonesia yang mendunia, mendapatkan apresiasi baik material maupun non-material.
"Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah-belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekspresi, dan mendapatkan manfaat darinya. Tidak ada satu pihak yang tanggung jawabnya lebih besar daripada yang lain untuk hal ini," terangnya.
Dulu bangsa Indonesia, kata Sekda, dengan keterbatasan akses pengetahuan dan informasi, dengan keterbatasan teknologi untuk berkomunikasi, berhimpun dan menyatukan pikiran untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa.
"Seharusnya sekarang, bangsa Indonesia juga bisa bersama-sama, menjaga dunia yang serba digital agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti, yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi penerus bangsa," imbuhnya.
Diskominfops Inhil/Adv
