RENGAT - Bupati Inhu H Yopi Arianto menandatangani nota kesepakatan bersama terkait penerapan e-Government dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan pelayanan perizinan terpadu secara elektronik dengan Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah, Selasa (8/11/2016) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jawa Timur.
Penandatanganan nota kesepakatan ini juga disaksikan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang serta diikuti 25 kepala daerah dari kabupaten/kota lain di Indonesia, termasuk Kabupaten Inhil dan Kampar. Dipilihnya Kota Surabaya dan Sidoarjo sesuai dengan rekomendasi dari KPK karena dua daerah tersebut sudah menjadi rujukan dalam pelaksanaan e-Government serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Penandatanganan ini merupakan inisiasi dari KPK dalam rangka implementasi dan aplikasi e-Government dan sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik. Kita menyambut baik dan sangat mendukung apa yang telah dilakukan KPK ini,” tegas Bupati Inhu H Yopi Arianto.
Menurut Bupati, dengan adanya penandatangan nota kesepakatan ini, akan mendorong upaya Kabupaten Inhu dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, ia minta kepada seluruh SKPD terkait untuk segera mengimplementasikan tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepakatan ini.
Ditambahkan Bupati Yopi, kesepakatan bersama dengan Pemkot Surabaya berkaitan dengan penerapan aplikasi perencanaan dan penggaran serta tata kelola pemerintah lainnya. Sedangkan dengan Kabupaten Sidoarjo terkait penerapan sistem informasi perizinan terpadu sebagai jawaban atas keinginan dan harapan masyarakat.
“Dengan implementasi e-Government kita berharap kualitas layanan Pemkab Inhu kepada masyarakat akan jauh lebih baik,” tuturnya. Turut mendampingi Bupati H Yopi Arianto pada penandatangan nota kesepakatan tersebut Kepala Dispenda Inhu, Arief Fadillah, Kadishubkominfo Erpandi, Kepala Bappeda H Junaidi Rachmat serta Kabag Humas Jawalter. (max/hms)
