BAGANSIAPIAPI - Sektor perikanan kelautan harusnya jadi primadona Kabupaten Rokan Hilir masih belum dilihat dan dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi keprihatinan anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir Firdaus dari Komisi B dalam perbincangan di sela-sela reses, Rabu (14/9/2016).
Firdaus menyorot kegiatan ekspor hasil laut di Rokan Hilir perlu ditertibkan, menurutnya selama ini Panipahan sebagai sentra ekspor hasil laut belum terorganisir dengan baik dan untuk itu perlu didukung pembangunan pelabuhan nelayan. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus membangun pelabuhan nelayan di sentra perikanan seperti Baganaiapiapi, Sinaboi, Kubu dan Panipahan.
"Selama ini Pemkab Rohil kehilangan sumber PAD sektor perikanan, ini akibat potensi tersebut tidak terkelola dengan baik, pelabuhan nelayan merupakan solusi untuk meningkatkan PAD, dengan adanya pelabuhan nelayan pasti akan bertemu antara nelayan dengan pembeli sehingga disatu sisi nelayan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapannya dan pemerintah daerah juga mendapatkan sumber pemasukan asli daerah" terang Firdaus.
Jika ada pelabuhan nelayan permanen maka tertutup pungli yang merugikan daerah. Untuk itu pelabuhan nelayan merupakan solusi dari defisit anggaran yang dialami Kabupaten Rokan Hilir akibat menurunnya pendapatan dari sektor migas.
Firdaus menegaskan teman-temannya baik para wakil rakyat dapil Rohil maupun sesama anggota komisi B siap memperjuangkan anggaran pembangunan pelabuhan nelayan jika Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki anggaran.
"Jika Pemkab Rohil memang berniat untuk memperbaiki taraf kehidupan para nelayan dan memaksimalkan potensi PAD sektor perikanan kelautan maka kami bertujuh dari dapil Rohil plus seluruh anggota Komisi B siap satu suara untuk berjibaku memperjuangkan dana DAK APBN untuk membangun pelabuhan nelayan," tegas Firdaus. (cr1)
