TELUK KUANTAN - Banyak paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) yang belum tuntas proses lelangnya. Salah satunya akibat pegawai yang khawatir bakal terkena kasus hukum jika mengelola kegiatan.
Diberitakan Kuansingterkini.com, Rabu (3/5/2016), sejumlah SKPD yang sudah menuntaskan sebagian paket kegiatannya berada di Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Sementara itu untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang belum ada proses lelangnya yang tuntas.
Dari informasi yang digali dari berbagai sumber, hal tersebut tak terlepas dari kekhawatiran pegawai yang akan memegang kegiatan tersangkut kasus hukum di kemudian hari.
Sementara itu Kajari Teluk Kuantan, Jufri melalui Kepala Seksi Intelijen, Revendra belum lama ini mengatakan, dalam waktu dekat akan ditanda tangani MoU TP4D antara Pemkab dan Kejaksaan.
Salah satu tugasnya memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan pelaksana. "Pendapat hukum bisa, pendampingan bisa," tutupnya. (max/ktc)
