JAKARTA - Tiga kartu sakti baru yang dipamerkan calon presiden petahana Joko Widodo terus menuai kritik. Ekonom senior Faisal Basri menyebut ide yang ditawarkan Jokowi itu sebagai tanda pembangunan infrastruktur yang dibanggakan pemerintah tidak efektif.
"Ini kan menandakan semakin banyak kartu, kebijakannya semakin nggak efektif," kata Faisal usai diskusi bertajuk ‘Anomali Proyek Infrastruktur Pemeritah’ di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
"Kalau kebijakan pembangunannya efektif kan nggak perlu kartu-kartuan. Iya nggak?” tanyanya.
Faisal menjelaskan bahwa ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dibilang berhasil. Salah satunya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Jika indikator ini terpenuhi, maka Jokowi tidak perlu lagi mengeluarkan Kartu Pra Kerja.
Pembangunan juga harus membuat masyarakat semakin mampu membeli kebutuhan pokoknya. Jika ini terpenuhi, sambung Faisal, maka Jokowi tidak perlu mengeluarkan Kartu Sembako Murah.
“Pembangunan juga harus menciptakan pendapatan masyarakat yang membuat masyarakat mampu membiayai anak-anaknya sekolah, jadi nggak perlu kartu pintar," tandasnya.
