BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis diminta untuk serius dalam merealisasikan program Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga kurang mampu di daerah ini. Tidak hanya tepat sasaran, namun harus juga adil dan merata bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Abdul Kadir, S.Ag berharap, Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan (Perkimtan) betul-betul secara profesional dapat merealisasikannya RLH agar tidak 'menumpuk' di satu wilayah atau desa saja.
"Kita minta dinas terkait untuk melakukan pemerataan terhadap pembagian RLH kepada setiap desa yang sudah dianggarkan di APBD," ujar Abdul Kadir, Senin (12/11/2018).
Menurutnya, usulan pemerataan RLH juga didukung oleh Bupati Bengkalis pada saat penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) beberapa waktu yang lalu dan setiap tahunnya dianggarkan sebanyak 600 unit.
"Bupati sangat sepakat terhadap usulan pemerataan ini dan setiap desa mendapatkan jatah RLH disesuaikan jumlah penduduk," kata Abdul Kadir.
Sekretaris DPD PAN Bengkalis ini juga menyarankan, kepada Dinas Perkimtan untuk melakukan pendataan secara valid dan turun ke setiap desa agar dalam pembagian RLH nanti tepat sasaran kepada yang membutuhkannya.
"Turun ke lapangan dalam melakukan pendataan, agar data yang diperoleh terhadap calon penerima RLH tepat sasaran dan tidak berdasarkan kepentingan," katanya lagi.
Adanya pemerataan, tentu berdampak positif terhadap program Pemkab Bengkalis yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kita tunggu realisasinya, apakah usulan terhadap pemerataan ini akan dilaksanakan atau tidak oleh dinas terkait?," tandas Abdul Kadir.
