JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir diminta tegas terhadap kampus-kampus yang berpolitik praktis. Jangan sampai kampus dijadikan alat bagi pasangan capres-cawapres untuk mengklaim dukungan.
"Menristekdikti harus tegas terbadap kasus yang terjadi pada deklarasi Prabowo-Sandi. Karena nama besar Universitas Indonesia (UI) dibawa-bawa," kata Pengamat Politik dari UI Donny Gahral Adian di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Dia menegaskan, deklarasi dukungan untuk PADI (Prabowo-Sandi) oleh relawan alumni UI telah mencoreng nama besar kampus. Dikhawatirkan ini akan merambah ke kampus-kampus lainnya.
Dosen Filsafat ini mengakui, setiap Pilpres pasti ada perbedaan pilihan di masing-masing kampus. Namun, perbedaan itu makin kuat ketika sekelompok relawan membawa-bawa nama UI. "Tidak masalah mendukung salah satu capres tapi jangan bawa nama UI. UI tidak berpolitik praktis. Kalau melahirkan politikus, ya," ujarnya.
Untuk mencegah terpecahbelahnya kampus, Donny juga mengimbau rektor UI harus memberikan klarifikasi soal dukungan tersebut. Bahwa deklarasi itu atas nama pribadi dan bukan kampus.
Prinsipnya, kampus harus netral. Demikian juga alumni jangan pernah menggunakan logo dan atribut untuk kepentingan politik.
"Enggak boleh kampus berpihak ke capres manapun. Misalnya UGM disebut berpihak ke Jokowi - Ma'ruf, UI ke Prabowo - Sandi. Kalau salah satu menang, kampus yang tidak mendukung malah bisa-bisa disingkirkan sehingga situasi tidak sehat," tuturnya.
Dihubungi terpisah Rektor UI Muhammad Anis enggan memberikan komentar. Menurut Anis, Ikatan Alumni UI yang harus menjawabnya.
Untuk diketahui, pada Rabu (7/11), relawan alumni UI mendeklarasikan dukungan kepada PADI. Dalam deklarasi tersebut, atribut dan logo UI digunakan sehingga menimbulkan multitafsir bahwa kampus besar itu mendukung PADI.
