JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, untuk mengurus pindah domisili, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan surat pengantar RT/RW, Desa ataupun Kecamatan setempat.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Senin (15/10/2018). Dalam hal pengurusan pindah domisi bagi warga yang ingin mengurus, cukup dengan membawa fotokopi kartu keluarga.
Hal ini di tegaskan dengan surat edaran kepada Disdukcapil di daerah. Karena, menurut Zudan, masih ada beberapa daerah mengharuskan membawa surat pengantar dari RT/RW ketika mengurus surat pindah domisili.
Sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-undang (UU) No 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), mengamanatkan bagi penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru selama satu tahun atau kurang lebih, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya.
Zudan juga berharap agar para petugas Disdukcapil yang akan melayani masyarakat dalam hal pengurusan surat pindah domisili mengacu pada pedoman surat yang bernomor 471.12/18749/Dukcapil pada tanggal 10 Oktober 2018.
Dalam surat tersebut, terdapat mekanisme layanan surat pindah penduduk. Sehingga pelayanan dapat cepat dan mudah. Penduduk yang datanya sudah tercantum dalam database kependudukan dan akan mengurus kepindahannya, cukup datang ke kantor Disdukcapil sesuai alamat yang tertera di e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Di lain pihak, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, menilai kebijakan ini sangat tepat, mengingat surat pengantar RT/RW atau Kelurahan fan Kecamatan tidak terlalu penting.
Malah bisa menimbilkan praktik pungutan liar, sehingga pengurusan surat pengantar atau rekomendasi tersebut dijadikan lahan untuk mendapatkan uang.
