JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai pemerintahan Joko Widodo mengambinghitamkan Pertamina terkait pembatalan kenaikan harga BBM jenis premium. Menurutnya, ini merupakan kesekiankalinya Pertamina dijadikan kambing hitam oleh rezim Jokowi.
"Pertamina kambing hitam lagi nih, sudah dikambinghitamkan untuk pencitraan, Pertamina dipaksa untuk mensubsidi premium. Kemudian dibilang kenaikan yang dibatalkan atau ditunda itu karena ketidaksiapan Pertamina," ucap Gus, Kamis (11/10/2018).
Dia menduga, keputusan menaikkan harga BBM jenis premium awalnya sebagai kompensasi atas kerugian Pertamima dalam penjualan premium. Sebab, Pertamina sudah mepaparkan di komisi VII DPR bahwa dalam setiap premium yang dijual, perusahaan pelat merah itu minus Rp 3000 per liternya. Selisih yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah, malah menjadi beban Pertamina selaku korporasi.
Karena itu, lanjutnya, jadi sangat aneh ketika Pertamina disebut tidak siap harga premium dinaikkan. Sebab, justru Pertamina berkepentingan agar beban produksi premium berkurang.
"Tapi kan dikatakan enggak siap. Memang persiapan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan negara, pemerintah? Enggak ada. Pertamina sebagai korporasi di sektor migas ya jalankan. Apa sih persiapannya? Makanya aneh alasannya," tutur politikus Gerindra ini.
Karena itu, tambah politikus asal Sumatera Utara ini, kebijakan aneh terkait harga BBM premium tersebut sulit dibilang bukan pencitraan. Hanya saja caranya tak elegan. "Ini yang saya kira, pencitraan yang buruklah dengan cara-cara yang kasar, tak cantik pencitraannya," tandasnya.
