RENGAT - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak mengesahkan APBD Perubahan Inhu tahun 2018. Salah satu alasannya karena persoalan pokok pikiran anggota DPRD yang dihasilkan dari kegiatan reses anggota dewan saat turun ke daerah pemilihannya masing-masing.
Selain itu juga ada alasan pembangunan infrastruktur yangsudah dianggarkan pada APBD 2018 tidak dilaksanakan. Sikap DPRD Inhu yang menolak pembahasan APBD P tahun 2018 dinilai merugikan lembaga dewan itu sendiri. Pasalnya pihak Pemerintah Kabupaten Inhu sudah menyusun sejumlah rencana dan mengikuti ketentuan sebelum menyampaiakan pengajuan APBD P 2018.
Bupati Inhu, Yopi Arianto dalam komentarnya ketika dikonfirmasi Tribuninhu.com mengatakan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil sehingga Pemkab Inhu lebih memilih program yang menjadi prioritas dalam penganggaran. "Kondisi keuangan tentunya saat ini tidak stabil, makanya ada yang lebih prioritas dan mengutamakan kepentingan pelayanan," ujar orang nomor satu di Inhu itu.
Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa DPRD Inhu tentu akan menyesal dengan keputusan yang sudah diambil. "Sejumlah pelayanan yang menjadi prioritas kita itu, antara lain kesehatan, untuk kesejahteraan petugas kebersihan, dan banyak lagi. Saya yakin teman-temah DPRD saat ini sangat menyesal dengan tindakkan yang dilakukan mereka," katanya.
Dirinya berkata keputusan yang diambil DPRD merupakan hak DPRD Inhu. "Semua hak mereka, biar waktu nanti yang akan menjawabnya. Semoga ke depan masyarakat tidak salah memilih wakil-wakilnya," katanya.
Sementara itu, terkait krisis anggaran saat ini Bupati Yopi menyatakan siap untuk menjelaskan kepada masyarakat. "Kita siap terbuka menjelaskan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berharap KPK segera turun untuk melihat kondisi saat ini di Inhu terutama apa yang dilakukan Pemda maupun DPRD karena saat ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi," pungkasnya.
