TELUK KUANTAN - Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Kuantan Singingi terus menggesa pembahasan dengan seluruh instansi yang ada di lingkungan Pemkab Kuansing.
Dari pembahasan, Senin (7/11/2016) kemarin, terungkap, bahwa dalam draft ranperda yang disusun oleh Tim Asistensi Pemkab Kuansing, tidak mengakomodir instansi unggulan yang mendukung realisasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kuansing untuk lima tahun ke depan.
Pasangan Mursini-Halim visi misinya fokus untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, dengan salah satu program unggulannya adalah bantuan 1,5 juta bibit setiap tahun kepada masyarakat. Namun OPD unggulan yang bisa mengimplementasi program itu sekarang hilang dan tak lagi menjadi sebuah instansi yang berdiri sendiri di lingkungan Pemkab Kuansing.
Makanya, Pansus Ranperda OPD DPRD Kuansing menyesalkan tak adanya lagi instansi unggulan yang notabene untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Tanaman Pangan. Instansi yang sekarang berdiri sendiri, dalam draft harus melebur menjadi satu dan berubah nama.
"Kalau digabung, ini jelas akan merugikan daerah kita ke depan. Karena kita tahu, bantuan-bantuan pusat itu bisa disalurkan ke daerah kalau ada instansi terkait yang mengelolanya, seperti bantuan bibit sawit dan karet, ternak, dan pupuk. Kalau dinas-dinas itu tak ada, tentu pusat berfikir untuk membantu kita. Jadi, rugi kita ke depan kalau dinas-dinas itu dihilangkan," ujar Ketua Pansus, Andi Cahyadi kepada Wartawan, Selasa (8/11/2016) pagi.
Andi sendiri menyesalkan tim asistensi yang dalam menyusun OPD baru ini tak melibatkan secara langsung instansi yang ada. Akibatnya, dengan ranperda susunan OPD yang ada, Ia menilai, bupati dan wakil bupati adalah pihak yang dirugikan ke depan. "Karena OPD yang dibentuk tidak ada cerminan visi misi mereka," katanya. (max/mcr)