RIAUREALITA.COM — Polres Ketapang menangkap sejumlah orang yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir, saat antrean Pertalite mengular di sejumlah SPBU. Warga yang membutuhkan BBM bersubsidi diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Kepolisian belum mengungkap jumlah tersangka, modus, maupun peran masing-masing pihak.
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama menyatakan pihaknya tengah menangani sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penangkapan itu dilakukan di tengah kelangkaan Pertalite yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
"Beberapa penyimpangan BBM subsidi sudah ditangkap Polres Ketapang dalam satu minggu terakhir," kata Putra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10/2026) petang.
Putra belum membeberkan jumlah orang yang diamankan, modus penyimpangan, maupun peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut. Ia hanya menyatakan personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan.
Antrean Mengular, Pertalite Sulit Didapat
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite.
Kesulitan memperoleh BBM juga dirasakan di tingkat pengecer. Kondisi ini semakin membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Imbauan Hiswana Migas: Jangan Panic Buying
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia juga meminta warga tidak menimbun BBM.
"Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun," tegasnya.
Riza menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan tersebut diharapkan membantu menjaga penyaluran BBM agar sesuai ketentuan.
Warga Minta Pengawasan Diperketat
Masyarakat berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan. Mereka mendorong perbaikan distribusi BBM di lapangan agar pasokan kembali normal.
Ahmad (34), warga Ketapang, menilai penindakan tegas diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi memperburuk kesulitan masyarakat mendapatkan BBM.
"Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi 'pemain' BBM subsidi," ucapnya.
Menurut Ahmad, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran. Ia berharap langkah penegakan hukum berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Polres Ketapang belum merinci kapan hasil penyelidikan akan diumumkan. Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan BBM bersubsidi dapat melaporkannya ke kepolisian setempat atau kanal pengaduan resmi pemerintah.
Warga diimbau tidak menggunakan jasa calo atau pihak yang menawarkan BBM di luar jalur resmi. Pembelian BBM bersubsidi hanya sah dilakukan di SPBU yang ditunjuk, sesuai peruntukan dan volume yang diatur pemerintah.