Danantara Sumberdaya Indonesia Bakal Dievaluasi Sebelum 2027

Rabu, 07 Oktober 2026 | 08:22:04 WIB
Danantara memastikan evaluasi peran Danantara Sumberdaya Indonesia dilakukan sebelum 1 Januari 2027.

RIAUREALITA.COM — Danantara memastikan peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan dievaluasi menjelang 1 Januari 2027, termasuk kemungkinan terjun langsung sebagai pelaku perdagangan ekspor. Evaluasi ini menentukan apakah DSI tetap sebatas pengumpul data atau diperluas ke komoditas di luar CPO, batu bara, dan ferroalloy. Keputusan tersebut bakal memengaruhi arah tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Jakarta. Managing Director Global Relations & Communication Danantara, Pahala Nugraha Mansury, menyatakan evaluasi menyeluruh terhadap BUMN Ekspor akan dilakukan sebelum 1 Januari 2027. DSI belum tentu ikut terlibat langsung dalam perdagangan ekspor komoditas strategis. Peran lanjutan DSI sepenuhnya menunggu hasil review tersebut.

DSI sendiri sudah berjalan sejak Juli 2026. Selama periode itu, fokusnya menelaah data ekspor tiga komoditas strategis Indonesia. Pahala menyampaikan hal ini di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta.

"Nanti di sebelum tanggal 1 Januari 2027 tentunya akan dilakukan review mengenai peran lebih lanjut daripada mereka," kata Pahala, dikutip Rabu (7/10/2026).

Peluang Masuk ke Perdagangan Langsung

Ada dua kemungkinan yang dibuka dalam evaluasi nanti. Pertama, DSI masuk sebagai pelaku transaksi atau perdagangan ekspor secara langsung. Kedua, DSI diberi mandat mengawasi lebih banyak komoditas di luar minyak sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy.

"Jadi bisa saja di luar tiga komoditas tersebut akan dilakukan perluasan atau terlibat langsung dalam hal pelaksanaan daripada trading," ujar Pahala.

Saat ini DSI masih fokus mengumpulkan data ekspor komoditas strategis. Data dari berbagai pos kementerian dan lembaga disandingkan untuk menghindari praktik underinvoicing maupun transfer pricing.

"Memang yang akan kita lakukan pada saat ini adalah mereka menjadi yang akan membangun platform untuk misalnya pengumpulan data termasuk juga bagaimana mereka untuk bisa bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain dalam hal menghindari adanya terjadinya tadi kan under-invoicing dan lain sebagainya," jelas Pahala.

Portal NADI dan Enam Asosiasi Industri

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) belum lama ini merilis portal pemantauan dana ekspor komoditas strategis. Portal National Data Intelligence (NADI) akan diluncurkan secara bertahap kepada para eksportir.

Pelaksanaan pilot project ini melibatkan enam asosiasi industri. Yakni Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Indonesian Mining Association (IMA).

"Prioritas kami adalah meningkatkan transparansi dan visibilitas, sekaligus memastikan kegiatan ekspor tetap berjalan lancar. Melalui pilot ini, kami dapat mendengar masukan, menguji proses bersama, dan terus menyempurnakan sistem yang dibangun," ujar Direktur Keuangan dan Treasury DSI, Sinthya Roesly, dalam keterangannya.

Keterlibatan enam asosiasi sejak tahap pilot dinilai penting. Tujuannya memastikan sistem dan mekanisme yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan operasional pelaku usaha.

Menjaga Kelancaran Ekspor di Tengah Perubahan Aturan

Pemerintah dan DSI terus melakukan pembahasan agar implementasi ke depan selaras dengan ketentuan yang diperbarui. Kelancaran kegiatan ekspor tetap menjadi prioritas utama.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem ekspor yang lebih transparan, terkoordinasi dan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaku usaha serta pasar global terhadap komoditas strategis Indonesia," ujar Sinthya.

Posisi DSI saat ini masih sebatas pengumpul dan penyanding data. Keputusan apakah lembaga ini naik kelas menjadi pelaku trading langsung baru akan diketahui menjelang 2027. Bagi eksportir CPO, batu bara, dan ferroalloy, arah kebijakan itu menentukan seberapa besar ruang gerak mereka di pasar global dalam beberapa tahun mendatang.

Terkini