RIAUREALITA.COM — Pembagian klaster dilakukan secara partisipatif oleh anggota satuan dengan mempertimbangkan sebaran posko, ketersediaan peralatan, sumber daya manusia, dan aksesibilitas. Setiap klaster dipimpin seorang koordinator yang berasal dari unsur Otorita IKN, pemerintah kecamatan, maupun perusahaan, menyesuaikan karakteristik para pihak di masing-masing wilayah.
Satuan ini merupakan gabungan dari Otorita IKN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Pemerintahan desa dan kelurahan, perusahaan, serta organisasi lingkungan hidup juga terlibat. Relawan dari Masyarakat Peduli Api, Mitra Polhut, dan relawan pemadam kebakaran menjadi bagian dari kekuatan di lapangan.
Strategi Tiga Tahap dan Data Titik Panas Harian
Pengendalian karhutla di IKN menggunakan pendekatan yang mencakup tiga tahapan: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya ini telah berjalan sejak sebelum musim kemarau 2026 dan terus berlanjut hingga kini.
Setiap klaster dilengkapi informasi harian mengenai perkembangan titik panas serta data lokasi sumber air. Informasi ini menjadi bekal kesiapsiagaan dan memudahkan pelaksanaan pemadaman. Koordinasi tingkat tapak dilakukan bersama oleh seluruh anggota klaster.
Pemadaman Hingga Pemantauan Area Pascakejadian
Pada tahap penanggulangan, petugas melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah meluasnya api. Setelah api padam, area yang terdampak dibasahi dan didinginkan agar api tidak kembali menyala. Pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Pembentukan satuan reaksi cepat ini merupakan penguatan kapasitas pengendalian karhutla yang melibatkan banyak pihak. Langkah ini dinilai penting mengingat kawasan Nusantara berada di dekat wilayah yang rawan kebakaran saat musim kemarau.
Keterlibatan Lintas Sektor dan Perusahaan
Pelibatan perusahaan dalam satuan reaksi cepat menunjukkan pengendalian karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan IKN ikut berkontribusi menyediakan peralatan dan personel. Organisasi lingkungan hidup juga dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pemulihan lahan.
Dengan skema tujuh klaster, Otorita IKN berharap respons terhadap kejadian karhutla bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Kesepakatan mengenai pembagian wilayah ini menjadi dasar bagi setiap klaster untuk menyusun rencana aksi masing-masing.
Kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 menjadi perhatian utama dalam pengendalian karhutla di IKN. Langkah antisipasi yang melibatkan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan ibu kota negara yang baru.