Kuansing-Bupati Suhardiman Amby menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi, Kamis (25/2/2026) di Teluk Kuantan.
Rakor tersebut dihadiri Asisten III Setda Drs. Azhar Ali, Kepala Bapenda Kuantan Singingi Dr. Masrul Hakim, Kepala BPKAD Kuantan Singingi Jafrinaldi, AP., M.Si, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Raihan PAD Aherson, SE., M.Si.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja lebih serius, terukur, dan kolaboratif untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD.
Ia juga meminta setiap OPD menghadirkan inovasi dan terobosan baru, baik melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah secara produktif.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang dinamis, PAD menjadi tumpuan utama pembiayaan pembangunan. Karena itu seluruh potensi yang ada harus dimaksimalkan secara profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada keberlanjutan program pembangunan daerah, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan layanan publik serta kewajiban pemerintah daerah terhadap aparatur.
Dasar dan aturan pendukung
Upaya percepatan PAD tersebut sejalan dengan sejumlah regulasi, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai payung hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, Pemkab Kuantan Singingi menargetkan peningkatan kinerja pendapatan daerah yang lebih optimal, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.