PEKANBARU - Akibat dirumahkannya belasan ribu tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), lurah pun masuk kantor tanpa didampingi bawahannya. "Kantor camat sepi, kantor lurah sepi. Bahkan ada lurah yang terpaksa sendiri di kantornya," kata Husaimi Hamidi, anggota DPRD Riau dari Rohil, Selasa (2/10/2018).
Sebagai wakil rakyat, politisi PPP ini ikut prihatin dengan kondisi tersebut. Namun demikian, ia memaklumi kebijakan Bupati Rohil, Suyatno yang disebabkan oleh adanya defisit anggaran di Rohil.
"Kesalahannya ada di kebijakan pemerintah dulu yang dengan mudahnya men-SK kan honor. Harusnya, ada pemetaan terlebih dahulu, tidak asal mengeluarkan SK saja," jelasnya.
Sebagai solusinya, anggota Komisi V ini menyarankan agar bupati kembali memanggil tenaga honorer dan memberikan semacam pelatihan kewirausahaan. "Jika tidak dilakukan langkah penyelamatan, maka bisa jadi angka pengangguran di Rohil akan semakin meningkat," tutupnya.
Sebagai data tambahan, bupati Rohil resmi merumahkan 12.000 tenaga honorer. Langkah ini diambil karena adanya defisit anggaran dan sebagai akibatnya, pemerintah Kabupaten Rohil tidak sanggup membayar gaji tenaga honorer tersebut.