TELUKKUANTAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing 2019, Senin (29/6/2020).
Sidang Paripurna di pimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kuansing Zulhendri di dampingi Wakil Ketua 2 Juprizal, SE, Turut Hadir dalam sidang paripurna dalam pandangan umum Fraksi di DPRD Kuansing, Bupati Kuansing, Sekda Kuansing, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kajari Teluk Kuantan, Kapolres Kuansing, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Direktur RSUD, Rektor UNIKS, Para Camat.
Berkaitan dengan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2019, Fraksi PKS-HANURA yang sampaikan oleh ketua Fraksi Syafril.ST Berpendapat sebagai berikut;
A. Terhadap target Pendapatan Daerah dan Realisasi:
Target Pendapatan Daerah Tahun 2019 Sebesar
RP.1.634.502.970.140, Sedangkan realisasi terhadap pendapatan daerah sebesar RP.1.520.385.895.407 dengan persentase realisasi sebesar 93%.
Terhadap realisasi tersebut Fraksi PKS-HANURA Meganggap itu sebuah pencapaian yang cukup bagus dan perlu di pertahankan, namun demikian tentu masih bisa ditingkatkan kembali sehingga persentase pencapaiannya menjadi lebih tinggi.
B. Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Pada Tahun 2019 Target PAD adalah sebesar RP. 89.125.059.901
namun hanya terealisasi sebesar RP. 78.575.317.037,02 atau sebesar
88 %.
Fraksi PKS-HANURA berpendapat bahwa Pencapaian PAD ini masih kurang maksimal, karena kita ketahui bahwa selain dari sumber PAD yang sudah ada masih banyak potensi–potensi sumber
PAD lain yang bisa digali dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
C. Terhadap Dana Perimbangan.
Target tahun 2019 sebesar RP 1.189.558.778.194 Dan terealisasi sebesar RP. 1.089.904.306.784. atau sebesar 92 %. Dana Perimbangan ini yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana alokasi
umum, Dana alokasi khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Dari keempat Dana Perimbangan di atas, Dana bagi hasil dari pajak/bukan pajak yang persentase realisasi nya rendah yaitu sebesar 68%. Hal ini perlu kiranya langkah-langkah Kongkrit untuk bisa memaksimalkan Pendapatan Pajak Daerah, sehingga tahun 2020 Dana bagi hasil pajak / bukan pajak bisa ditingkatkan lagi.
D. Terhadap target belanja Kabupaten Kuantan Singingi.
Belanja tak langsung terealisasi 98% atau sebesar RP 915.354.985.748
Dari target Sebesar RP 933.953.521.363 sementara belanja langsung terealisasi 85.65% atau sebesar RP 635.856.310.419 dari target sebesar
RP 742.743.207.984.
Terhadap belanja langsung tersebut pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah yang tepat sehingga target belanja langsung bisa tercapai lebih maksimal.
E. Pelaksanaan Pemerintah Tahun 2019
Terhadap pelaksanaan pemerintahan tahun 2019 Fraksi PKS-HANURA
memberikan apresiasi yang baik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga memperoleh penilaian positif oleh pemerintah pusat dan penghargaan terhadap beberapa hal.
Diantaranya penyaluran besaran dana desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, berhasil melaksanakan pesta demokrasi dengan jumlah partisipasi pemilih tertinggi di Provinsi Riau, peringkat pertama nilai kelulusan ujian Nasional tingkat SMP untuk Provins Riau dan peringkat kedua Provinsi Riau untuk nilai ujian Nasional tingkat SMP dan MTs, Serta beberapa penghargaan lainnya.
F. Hal-hal lain lain yang menurut Fraksi PKS-HANURA perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah adalah :
1. Inspektorat ini kiranya perlu menjadi catatan serius karena kita melihat tingkat capaian realisasi penggunaan anggaran sangat rendah yaitu hanya
56,18% Dari alokasi Sebesar RP. 3.933.944.800,- hanya terealisasi penggunaan sebesar
RP. 2.210.120.771,-.
Banyak kegiatan yang realisasi dibawah
50% dan bahkan ada beberapa yang tidak terlaksana sama sekali dengan alasan keterbatasan waktu dan kurangnya personil. Kedepan kita harapkan jangan sampai ini terjadi lagi karena sangat merugikan APBD kita yang sudah kecil.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga secara umum kita apresiasi Disdikpora Kuantan Singingi yang telah berhasil sukses menempatkan Kuansing dengan nilai
UN Terbaik kedua sepropinsi Riau tingkat SMP/MTs. Tapi tentu ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari angka-angka semata, Namun lebih dari itu tujuan pendidikan adalah membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan zaman, Disdikpora membuat program-program kepemudaan yang langsung menyentuh pemuda.
Selanjutnya terkait tenaga pengajar honorer, ini mesti harus diprioritaskan dan ditambah personilnya, Tahun 2019 guru honorer hanya lebih kurang 126 orang, maka Kedepan harus ditambah sehingga sangat membantu peningkatan kualitas.
3. Dinas kependudukan dan catatan sipil kalau kita lihat dari capaian program-program yang sudah terealisasi Alhamdulillah sudah maksimal, Kedepan kekurangan kekurangan yang ada perlu diperbaiki secara bersama untuk semakin memaksimalkan pengurusan kependudukan ini.
4. Satpol Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terhadap program-program pemberantasan penyakit masyarakat kita minta harus lebih diperhatikan secara sangat serius karena ini akan berdampak kepada rusaknya mental generasi anak bangsa kedepan.
5. Dinas kesehatan perlu adanya perbaikan infrastruktur Puskesmas, alat-alat medis dan tenaga kesehatan, serta honorarium pegawai yang memadai demi terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang prima.
Selain itu juga perlu adanya koordinasi yang baik antara Puskesmas Kecamatan dengan RSUD Taluk Kuantan sebab masih kita temui beberapa kali terjadi pengembalian pasien yang dirujuk ke Puskesmas Kecamatan.
6. RSUD Kami memandang masih perlu peningkatan manajemen RSUD yang baik sebab masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terhadap pelayanan
RSUD ini. Dan terhadap pekerjaan gedung IGD yang penyelesaian tidak tepat waktu dan sampai sekarang pihak ketiga belum juga menyerahkan kepada pihak RSUD maka perlu kiranya dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
kami temui adanya pemberhentian pekerjaan proyek yang
tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada, kedepan hal ini
jangan sampai terjadi lagi dan juga perlu peningkatan menajemen
penyusunan anggaran yang baik jangan sampai ada lagi Nomor rekening salah.
8. Dinas Perhubungan
kami menemukan banyak item program dan kegiatan di Dinas Perhubungan
antara alokasi dan realisasi tingkat capaiannya
100% atau persis sama antara alokasi dan realisasi, Hal ini tentu menjadi tanda tanya terhadap berbagai mana cara penggunaan anggarannya, apakah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau ada manipulasi penggunaan anggaran.
Selain itu masalah program KIR Kendaraan yang nilainya tidak standar, Sehingga masyarakat harus melakukan KIR kendaraan keluar daerah.
9. Sekretariat daerah pada bagian Kesra kita melihat adanya indikasi program bantuan pengembangan Mesjid dilakukan dengan tidak transparan dan pada akhirnya masih ditemui Mesjid dan Musollah yang belum pernah sama sekali mendapat bantuan bahkan semenjak berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi, ujar Syafril,ST
Selain itu perlu perhatian serius Pemda Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Mesjid Agung dalam hal anggaran dan manajemen Mesjid yang baik, Sehingga Mesjid Agung yang menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi benar-benar dapat difungsikan sebagai Islamic Center pembinaan umat.
Selanjutnya Ketua Fraksi PKS-Hanura menekankan, kami minta Pemda memberikan perhatian serius terutama dalam hal anggaran terhadap MUI Kuantan Singingi, LPTQ, Imam-Imam Mesjid, Guru guru surau, guru guru MDA, dan berbagai ormas Islam yang ada di Kuantan Singingi, tutup Syafril. ST.
