Bantuan Covid-19 Belum Tersalur

Bupati, Sekda dan Seluruh Anggota DPRD Rohul Dapat Paket Sembako dari Masyarakat

Bupati, Sekda dan Seluruh Anggota DPRD Rohul Dapat Paket Sembako dari Masyarakat

ROHUL - Ketua DPRD Rokan Hulu menerima kunjungan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Indonesia Perjuangan. Dalam kunjungan itu, masyarakat membawa bingkisan dan diserahkan langsung kepada ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra.

Lelaki 31 tahun itu hanya bisa nyengir saat disodori bantuan paket sembako oleh sekitar 8 orang perwakilan masyarakat di ruang kerjanya kemarin siang. Nyengir lantaran bantuan paket sembako tadi tidak biasanya dan bukan dalam ukuran serta jumlah sebenarnya.  

Beras misalnya, hanya tiga sendok. Lalu kalau bantuan paket sembako biasanya ada telor ayam ras, masyarakat ini justru memberikan dua butir telor puyuh. Ada juga sebungkus mie instan serta sehelai masker.

Semua paket sembako itu dikemas masyarakat tadi dalam dua kardus sedang. Di kardus itu ditulis pula kata-kata; "Biaya Anggaran 12,6 R (rupiah) tanpa mark up". "Dari Anggaran Dapur Rakyat, Jangan Rebutan, Malu Kita".  
Di ruangan ketua DPRD Rohul itu, masyarakat menyerahkan 45 paket sembako, persis sama dengan jumlah anggota DPRD Rohul. 

Setelah itu, masyarakat ini kemudian pergi ke ruangan Sekretaris DPRD Rohul, Budhia Kasino. Di sana, mereka menitipkan paket sembako itu untuk Bupati Rohul, Sukiman dan Sekretaris Daerah Rohul, A Haris.  

"Saya mengapresiasi kritikan yang disampaikan oleh Persatuan Masyarakat Indonesia (PMI) Perjuangan ini. Sepanjang itu masih dalam koridor yang tepat, saya menerima dikritik dalam bentuk apapun," kata Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, lelaki 31 tahun tadi.  

"Memang, sampai saat ini kita akui bahwa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rohul lamban. Tapi itu terjadi lantaran aturan dari pusat yang berbelit-belit," ujarnya.

DPRD Rohul sendiri kata Novli sudah mendorong Pemkab Rohul untuk mempercepat penanganan Covid itu. Tapi, secara regulasi pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa lantaran aturan yang ada adalah domain pemerintah pusat.

"Kita enggak bisa mengotak-atik aturan lantaran pembahasan dan aturan, itu dari pusat. Tidak bisa dilakukan di daerah," tegasnya.

Koordinator PMI Perjuangan, Umri Hasibuan, tak menampik kalau penyerahan paket sembako tadi adalah bentuk kritikan dam sindiran atas lambannya kinerja pemerintah dan legislatif menangani Covid 19.

"Sumbangan sembako itu juga sebagai simbol keresahan masyarakat atas lambannya kinerja pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat," katanya dilansir Katakabar.com.

Pemkab Rohul, kata Umri, sudah mencairkan dana penanganan Covid-19 tahap pertama sebanyak Rp12,6 miliar. Tapi ke mana dan seperti apa penggunaan dana itu masih belum jelas dan belum dirasakan oleh masyarakat yang terdampak Covid-19 di Rohul.

"Anggaran sudah disiapkan, kepala daerah juga sudah menyampaikan anggaran untuk membantu kesulitan masyarakat. Tapi sampai sekarang masyarakat bertanya-tanya soal bantuan itu," ujarnya. 

Umri menegaskan, PMI Perjuangan tak berhenti sampai di sini. Mereka akan datang lagi ke kantor dewan untuk menyampaikan kritik lanjutan hingga ada kejelasan soal penggunaan anggaran Covid 19 tadi.***(Ds)


Berita Lainnya

Index
Galeri