PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau yang membidangi persoalan pendidikan, memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) dengan sistem zonasi di tiga Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru.
"Sistem zonasi banyak dikeluhkan masyarakat makanya kita melakukan sidak ke sekolah-sekolah untuk meninjau pelaksanaannya. Kita ingin sekolah di Riau penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sesuai aturan," kata Wakil Komisi V DPRD Riau Muhammad Adil di Pekanbaru, Kamis (12/7/2018).
Politisi Hanura Riau mengatakan, pihaknya juga meminta data-data nama siswa yang diterima berdasarkan sistem zonasi untuk mengecek apakah sistem yang diterapkan sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
"Oleh sebab itu kita meminta nama-nama siswa yang diterima lewat jalur tempatan supaya kita tahu seperti apa kondisi di lapangan," tutur Adil.
Dia menegaskan, sesuai dengan aturan, 90 persen siswa yang diterima di sekolah negeri merupakan siswa tempatan. Zonasinya sendiri diatur berdasarkan kondisi sekitar sekolah.
"Pembahasan zonasi ini melibatkan aparat setempat seperti lurah dan camat serta RT dan RW," ujarnya.
Ada tiga SMA yang menjadi lokasi sidak oleh Dewan Provinsi ini, yakni SMAN 1, SMAN 8 dan SMAN 2. Sidak ini sendiri dipimpin oleh Wakil Komisi V DPRD Riau, M Adil dan beberapa anggota Komisi V lainnya.
Sebagai informasi, Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan, untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, ranking siswa bukan lagi indikator utama. Yang diutamakan yakni radius sekolah dan tempat tinggal siswa. Ini agar siswa yang berdekatan dengan sekolah negeri favorit bisa tertampung walaupun rangkingnya di bawah.
Meski begitu, masih diberikan ruang 10-15 persen untuk mereka yang dari luar ingin masuk ke sekolah. Dia menyebutkan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP tetap digunakan sebagai dasar masuk ke SMA tapi itu bukan yang utama.
