PANGKALANKERINCI - Bupati Pelalawan HM Harris di berbagai kesempatan menyatakan bakal ada rasionalisasi jilid III padan tahun anggaran 2017 ini. Angkanya pun fastastis di kisaran Rp300 miliar. Berbagai metode untuk menutupi APBD Pelalawan tersebut dilakukan.
Misalnya, dengan memangkas pos-pos kegiatan kurang bermamfaat bagi daerah. Pelatihan-pelatihan, serta perjalanan dinas di setiap OPD juga menjadi sasaran.
Pengurangan, enam ribu pegawai honorer di lingkup pemda Pelalawan, tampaknya, juga menjadi opsi menutupi rasionalisasi ini. Opsi pengurangan tersebut bisa meliputi gaji, bahkan berbentuk kepada personnya.
Hanya saja, Bupati Harris secara tegas menyebutkan pengurangan terhadap pegawai, mencakupi kepada tingkat kehadiran abdi negara ini di masing-masing OPD. "Yang malas-malas bahkan ngantor hanya teken absen, tak ada ampun baginya. Pegawai seperti ini, wajib dibuang," tegas Harris beberapa waktu lalu.
Di tempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten (BKP2D) Pelalawan Edi Suriandi, menyambut baik instruksi bupati Pelalawan untuk memangkas pegawai honorer yang malas-malas ini.
"Secara fisik kita sudah punya datanya pada masing-masing OPD. Hal ini berdasarkan absensi para pegawai honorer tersebut," tegasnya, Ahad (23/7/17). (ade/riauterkini.com)
