TELUKKUANTAN - Setelah diberhentikannya seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sejak Kamis (5/1/2017) lalu, otomatis pelayanan publik sedikit terganggu, terutama di tempat-tempat pelayanan vital, seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD Kuansing, Satpol PP Kuansing dan instansi-instansi lainnya.
Pasalnya, sebagian eks-honorer ini adalah kunci pelayanan di setiap instansi. Seperti yang terjadi di birokrasi sejak Kamis hingga Jumat (5-6/1) kemarin. Misalkan di Satpol PP Kuansing, ratusan pegawai honor yang ada di instansi tersebut tidak lagi masuk kerja.
Sehingga Kepala Satpol PP Kuansing Erdiansyah S.Sos M.Si harus mengerahkan seluruh PNS di instansinya untuk menjaga rumah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Sementara, untuk penjagaan aset-aset daerah lainnya, dirinya menyerahkan kepada masing-masing instansi.
"Ada 200 pegawai honor yang dirumahkan, sesuai perintah pimpinan. Biasanya kan mereka kita tempatkan melakukan penjagaan di rumah-rumah pimpinan dan menjaga aset-aset daerah. Sekarang tentu tidak lagi," ujar Erdiansyah kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
Erdiansyah pun mengaku harus memaksimalkan PNS yang ada di Satpol PP. "Terpaksa pegawai-pegawai yang kita kerahkan semua. Biasanya kan di masing-masing rumah pimpinan, kita menempatkan 8 personil, sekarang ada satu, ada dua PNS yang berjaga di situ," katanya.
Begitu pula di Badan Pendapatan Daerah. Sejumlah wajib pajak yang hendak membayar pajak, seperti PBB, terkendala melakukan pembayaran, karena petugas yang selama ini melakukan proses penerimaan pajak adalah pegawai honor yang telah dilatih. Namun syukur, hal itu akhirnya bisa diatasi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hendra AP M.Si.
"Ya, petugas yang mengendalikan sistem penerimaan pajak itu kan pegawai honor. Tapi bisa kita atasi, karena langsung kita panggil pegawai honor yang mengendalikan sistem itu agar bisa membantu," ujar Hendra, kemarin.
Sementara itu, salah satu sekolah yang ada di Kuansing merasakan dampak diberhentikannya honorer ini. "Iya, pengaruhlah. Karena tak seluruh mata pelajaran yang bisa diisi guru PNS, bahkan lebih banyak guru honor yang membantu," sebut salah seorang kepala sekolah di Pangean yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Sekda Kuansing, Drs H Muharman M.Pd meminta pelayanan tetap berjalan seperti biasa meski para pegawai honor telah dirumahkan. "Ya, pegawai yang ada harus memaksimalkan pelayanan," katanya, Ahad (8/1/2017). (max/mcr)
