PEKANBARU - Wajah Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT terlihat berubah saat ditanya terkait lambanya progres pengembalian Mobil Dinas (Mobdin) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
Hasil pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 terungkap ada 28 mobil dinas masih dikuasai oleh mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru dan mantan pejabat Pemko Pekanbaru.
"Tanya Sekda sajalah, jangan ditanya ke saya semua," kata Firdaus dengan nada.
Meski mencoba untuk kembali mempertegas sejauh mana upaya Pemko untuk mempercepat proses penarikan 28 unit mobil dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru, namun Firdaus tetap enggan menjelaskannya.
"Soal mobil tanya ke Sekda sajalah," sebutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Peklanbaru, M Noer saat dikonfirmasi sejauh mana upaya Pemko untuk menarik Mobdin yang masih dikuasai oleh mantan pejabat dan anggota dewan, ia mengaku sudah mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menindaklajutinya. Ia membantah progres pengembalian mobdin itu berjalan lambat.
"Sudah kita tindaklajuti secara perlahan namun pasti. Seakarang tim sedang melakukan pendataan dan sebagian ada juga sedang proses pelelangan," katanya.
Ditanya sampaikan batas waktu yang ditetapkan untuk penarikan mobdin tersebut, M Noer mengaku menargetkan hingga Oktober 2016 mendatang. "Kita targetkan Oktober ini bisa tuntas semua, karena kita memang sering dihadapkan dengan sejumlah kendala di lapangan," sebutnya.
Kendala yang dimaksud menurut M Noer di antaranya adalah tidak diketemukannya alamat dan pemilik serta kendaraan yang dimaksud sesuai dengan data yang dimiliki. "Tapi kita akan bekerja terus untuk menyelidiknya, barang-barang yang tidak ada ditempat itu akan kita telusuri," ucapnya. (das)
