Kecewa dengan Hasil Muscablub, 10 PAC PP di Rohul Ancam Bentuk MPC PP Tandingan

Kecewa dengan Hasil Muscablub, 10 PAC PP di Rohul Ancam Bentuk MPC PP Tandingan

PASIRPENGARAIAN - Sekitar sepuluh pengurus pimpinan anak cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengancam akan membentuk pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP tandingan.

Ancaman membentuk pengurus MPC PP tandingan‎ versi sepuluh PAC, sebagai bentuk mosi tidak percaya sepuluh pengurus PAC PP terhadap hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) MPC PP Kabupaten Rokan Hulu 2019.

Pada Muscablub tanpa dihadiri perwakilan dari sepuluh PAC PP di aula kantor perkebunan PT. Hutahean Kecamatan Tambusai, Sabtu (20/7/2019), Reynaldi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPC Kabupaten Rokan Hulu periode 2019-2023.

Menanggapi hasil Muscablub MPC PP Rokan Hulu, sepuluh PAC angkat bicara. Mereka menolak hasil Muscablub karena menilai Ketua MPC Rokan Hulu terpilih bukan warga Rokan Hulu, dan lokasi Muscablub di lingkungan perusahaan juga dinilai janggal.

Jonidal, Ketua MPC PP Kabupaten Rokan Hulu‎ versi sepuluh PAC, juga Ketua PAC PP Ujung Batu, mengatakan mereka secepatnya akan mengirimkan surat penolakan, dan ditembuskan ke MPW PP Riau dan MPN PP sebagai pengurus tertinggi.

"Kami akan membuat suatu surat penolakan itu, dan kami tembuskan ke MPW dan MPN, dan seluruh Upika yang ada di seluruh Rokan Hulu. Itulah rencana penolakan kami," tegas Jonidal, diamini pengurus sepuluh PAC dalam keterangan persnya.

Pria akrab disapa Ujang Datuk ini mengaku adapun alasan penolakan sepuluh PAC PP terhadap hasil Muscablub 2019, yakni pertama Ketua MPC Kabupaten Rokan Hulu Reynaldi dinilai bukan warga Rokan Hulu.

?"Dia bukan penduduk Rokan Hulu, dan kami tidak mau Rokan Hulu kami ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak jelas, itulah intinya," kata Ujang, didampingi pengurus dari sepuluh PAC, termasuk Herman Khadafi selaku Bendahara MPC Rokan Hulu versi sepuluh PAC.

"Artinya, kami maunya yang jadi ketua MPC Rokan Hulu harus orang Rokan Hulu, kami tidak terima karena dia diprioritaskan dari provinsi, sementara kami tidak begitu kenal sama si Reynaldi ini," tambah Ujang.

Atas penolakan hasil Muscablub, sepuluh PAC PP berencana membentuk MPC PP Rokan Hulu tandingan versi sepuluh PAC, apalagi bila surat penolakan mereka tidak ditanggapi oleh MPW PP Riau, maupun MPN PP.

Ujang mengungkapkan sepuluh PAC yang menolak hasil Muscablub 2019 dengan ketua terpilih Reynaldi, yakni PAC PP Kecamatan Ujung Batu, Kabun, Rambah Samo, Tambusai Utara, Tambusai, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Kepenuhan, dan Kepenuhan Hulu.

Ujang mengungkapkan ketua terpilih MPC PP, sesuai AD/ART, seharusnya dipilih 50 persen PAC plus satu suara MPW‎, sementara Muscablub PP Rokan Hulu 2019 di aula kantor kebun PT. Hutahaean tidak dihadiri perwakilan dari sepuluh PAC.

Ujang berharap meski Reynaldi disahkan MPW PP Riau sebagai Ketua MPC PP Rokan Hulu, namun seharusnya pengurus provinsi tidak memaksakan, dan sesuka hatinya merekomendasikan‎ untuk seorang calon yang tidak dikenal oleh anggotanya.

Menanggapi kisruh di MPC PP, sesepuh P‎P Rokan Hulu,‎ Samsir Alam gelar Datuk Panglima Raja Kahar Tambusai, yang telah mengabdi di PP sekira 27 tahun, mengaku awalnya ia tidak tahu bila Muscablub MPC dilaksanakan di Kecamatan Tambusai.

Ia menduga Muscablub MPC PP Kabupaten Rokan Hulu 2019 sengaja diatur, sebab dirinya selaku sesepuh PP sendiri tidak tahu bila lokasi Muscablub sendiri dilaksanakan di kantor kebun PT. Hutahaean.

"Jadi kalau mau Mubes seharusnya melapor dulu ke PAC Tambusai, kenapa dibuat di kebun Hutahaean, ada apa? Oh karena anaknya MPW, itu tidak bisa. Tetap luruskan," harap Samsir.

Ia menilai Muscablub PP Rokan Hulu 2019 di aula kantor kebun PT. Hutahaean merupakan tindakan salah dan tidak sah, sehingga harus dilakukan Muscablub ulang, dan harus digelar di ibukota kabupaten atau di kecamatan.

Samsir menambahkan ia sendiri telah melaporkan terkait kisruh yang terjadi di tubuh MPC PP Rokan Hulu kepada Ketua LAM Rokan Hulu. Ia mengharapkan masalah ini segera diselesaikan.

Sementara, menanggapi penolakan hasil Muscablub oleh 10 PAC PP, Ketua MPC Rokan Hulu Renaldy, melalui Dankoti PP Rokan Hulu Adha, mengatakan polemik yang terjadi menjadi hal biasa dalam berorganisasi.

Adha menerangkan, beberapa hari menjelang Muscablub PP Rokan Hulu, perwakilan PAC PP Rokan Hulu memang sempat mendatangi MPW PP Riau, dan menyampaikan perihal penolakan Muscablub. Namun, karena beberapa pertimbangan, Muscablub MPC Rokan Hulu 2019 tetap harus dilaksanakan. 

Adapun beberapa pertimbangan dilaksanakannya Muscablub MPC Rokan Hulu dikarenakan dalam waktu dekat akan ada agenda besar, yakni Musyawarah Nasional (Munas) PP yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan itu, MPW tetap memerintahkan dilakukannya Muscablub. Agar tidak menggangu pelaksanaan Munas PP tersebut. Dan dalam Muscablub itu, terpilihlah Ketua Renaldy, meskipun ada penolakan," ungkap Adha, dikonfirmasi wartawan via selulernya, Senin (19/8/2019).

Disamping akan dilaksanakannya Munas PP di Medan, sambung Adha, masa Karateker Ketua MPC Renaldy juga sudah habis dan harus dilaksanakan Muscablub untuk mengangkat Ketua MPC definitif.

"Karena sebelumnya Munas, segala permasalahan organisasi di tingkat bawah sudah harus selesai. Agar tidak mengganggu jalannya agenda besar itu," kata Adha.

Ditanya adanya sikap penolakan dan akan membentuk MPC PP Rokan Hulu tandingan diketuai Jonidal alias Ujang Datuk, Adha mengaku hal itu sah-sah saja, dan ini merupakan polemik yang biasa dalam sebuah organisasi besar sekelas PP.

"Saya menilai hal ini biasa dalam sebuah organisasi besar. Yang mana pada intinya, hal ini terkesan hanya sebagai sebuah sensasi agar bermasalah di tubub MPC PP Rohul diperhatikan oleh MPW PP Riau," ujarnya.

Adha menambahkan, meski ada polemik di tubuh MPC PP, ia selaku Dankoti MPC Rokan Hulu berharap jangan ada perpecahan lagi, sebab hal itu tentunya akan merugikan PP sendiri, sebagai organisasi besar.‎

"Pada intinya kita tidak ingin adanya perpecahan. Apalagi sampai terjadi bentrok antara kedua kubu ini. Saat ini, kita tetap lakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian di Rohul, guna melaporkan perkembangan terbaru mengenai organisasi ini," pungkas Adha.***(ds)


Berita Lainnya

Index
Galeri