Bentang Spanduk Ini Saat Rapat Paripurna HUT Pekanbaru, Dua Mahasiswa Diamankan

Bentang Spanduk Ini Saat Rapat Paripurna HUT Pekanbaru, Dua Mahasiswa Diamankan

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Anggota DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat persiapan HUT Pekanbaru ke-235 di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Ahad (23/6/2019). 

Saat rapat berlangsung, dua mahasiswa dari Universitas Riau mendadak bentang spanduk dalam ruang Rapat Paripurna. Keduanya mengenakan jaket almamater warna biru muda. 

Spanduk yang dibentangkan kedua Mahasiswa itu berisi tulisan "Kota Pekanbaru Kota Bertuah atau Kota Berkuah". Keduanya membentang spanduk saat Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menyampaikan kata sambutan dalam rapat paripurna ini.

Petugas keamanan di DPRD Kota Pekanbaru langsung mengamankan keduanya. Petugas menggiring kedua mahasiswa itu keluar ruangan rapat paripurna. Selain itu, spanduk yang dibawa oleh mahasiswa tersebut juga diamankan. Kedua mahasiswa itu digiring ke satu ruangan di Kantor DPRD Kota Pekanbaru. Mereka dimintai keterangan oleh personel intelkam dari kepolisian. Selama dua jam mereka ditahan di dalam gedung DPRD Kota Pekanbaru. 

Diketahui, kedua mahasiswa itu adalah Presiden Mahasiswa Unri Syafur Ardi dan Mentri Sosial Unri Juni Saputra. Spanduk itu mereka bentangkan sebagai bentuk protes terhadap kondisi Kota Pekanbaru yang selalu banjir saat hujan. 

"Kami melihat, di momen ini adalah momen yang tepat untuk Pekanbaru harus berbenah. Inilah saatnya, masalah banjir harus dihilangkan dari Pekanbaru," kata Ardi usai diperiksa. 

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan masalah banjir memang harus menjadi perhatian serius semua pihak.  "Masalah banjir ini memang tidak bisa mengandalkan walikota saja, tetapi kita minta setiap kelurahan membuat masterplan masalah banjir. Kalau kita sudah punya master plan, arah air mau kemana, kita sudah tahu jelas," kata Sigit.

Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan meminta untuk agar ada anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan banjir pada APBD 2020 mendatang. "Mungkin kita juga minta agar ada anggaran prioritas untuk masalah banjir ini, untuk tahun 2020," jelasnya. 

Kata dia, masalah banjir ini tidak bisa hanya mengandalkan walikota, tetapi juga kelurahan membuat master plan masalah banjir. Jadi jelas mana punya kota, provinsi dan mana berbatasan dengan kabupaten lain. "Jadi bukan hanya membangun parit saja. Harus jelas kemana arah airnya. Pembangunannya juga harus jelas," jelasnya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer MBS menyebut, masalah banjir sudah dibuat program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, kata dia sudah dilakukan Pemko Pekanbaru.  "Masalah pendek, kan pak wali juga sudah melakukan tinjauan ke lokasi. Sudah menangani mana drainase yang tersumbat," kata dia. 

Sedangkan untuk jangka panjang, Pemko juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tetangga. Sebab, masalah banjir di Kota Pekanbaru bukan hanya masalah Pekanbaru. 

"Seperti yang dikatakan pak wali masalah banjir ini bukan Pekanbaru saja. Contohnya, di Pekanbaru kita ada tiga jenis jalan. Jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kota. Dan ada juga kaitan dengan pemerintah tetangga, maka fungsi Pekansikawan akan dimaksimalkan," jelasnya. 


Berita Lainnya

Index
Galeri