PASIRPENGARAIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Jumat (12/10/2018) gelar Rapat Paripurna Pengumuman Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul (12 Oktober 1999-12 Oktober 2018), di ruang paripurna gedung DPRD setempat.
Dipimpin Ketua DPRD Kelmi Amri SH, didampingi tiga wakil ketua, yakni H Zulkarnain SSos, Hardi Chandra dan H Abdul Muas.
Hadir, Plt Gubernur Riau diwakili Asisten II Bidang Ekbang, Masperi MSi, Bupati Rohul H Sukiman, Kapolres, Ketua PN, Kalapas, perwakilan unsur Forkopimda lainnya, mantan Bupati Rohul Ramlan Zas, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rohul, Sekdakab Rohul H Abdul Haris SSos MSi, mantan Sekdakab Rohul, Ir H Damri, tokoh masyarakat Riau, Roslaini Ismail Suko.
Juga sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Kabupaten Rohul, para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Rohul, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, mahasiswa, pelajar serta undangan lainnya.
Kata-kata sambutan disampaikan, oleh mewakili tokoh pendiri Kabupaten Rohul disampaikan Prof Dr H Irwan Efendi, menyampaikan kilas balik berdirinya kabupaten Rohul, kemudian oleh Bupati Rohul dan Gubernur Riau diwakili Asisten Ekbang.
Menanggapi aksi mahasiswa dalam paripurna tersebut, Bupati Rohul kepada sejumlah wartawan mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi sebagai orang timur harus menjaga budaya.
Terkait pengakuan mahasiswa bahwa ada masyarakat yang dianaktirikan, seperti di Kecamatan Rokan IV Koto, Sukiman mengatakan aspirasi mahasiswa seperti itu boleh-boleh saja. Setiap pembangunan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Untuk Rokan IV Koto perhatian pemerintah cukup banyak, Seperti pembangunan jembatan antara Riau-Sumatera Barat, dan jembatan lain. "Kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi tidak apa-apa, tetapi sebagai orang timur, budaya harus tetap diperhatikan," pungkas Sukiman.
Sementara itu menanggapi desakan mahasiswa agar segera dilakukan pemilihan Wabup Rohul dalam 7X24 jam, Ketua DPRD mengatakan soal Wabup Rohul ada di 4 Parpol koaliasi, namun belum menyepakati 2 nama untuk diusulkan ke Bupati Rohul, yang selanjutnya diserahkan ke DPRD Rohul.
"Sekarang yang mesti kita dorong adalah empat Parpol (koalisi) yang seharusnya sudah melakukan kesepakatan, tidak dalam posisi melihat salah satu sudut pandang saja, tapi harus komprehensif, tandasnya.
Kami yakin Bupati Sukiman juga menunggu usulan 2 nama calon Wabup Rohul dari Parpol koalisi. Demikian juga DPRD Rohul menunggu usulan nama dari Bupati untuk segera dibentuk Panitia Pemilihan Wabup Rohul.
Terkait beasiswa, untuk pendidikan tinggi saat ini kewenangannya ditangani pemerintah pusat, maka dengan kondisi keuangan Rohul yang terbatas, sehingga program beasiswa kemungkinan belum menjadi program prioritas Pemkab Rohul, terang ketua DPC partai Demokrat Rohul.
