JAKARTA - Setelah genap satu tahun berjalannya roda pemerintahan, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) melakukan penelitian kualitatif terhadap kinerja 17 menteri yang terlibat dalam pelaksanaan amanat Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Hasilnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tercatat lebih unggul dalam meletakkan dasar-dasar desentralisasi asimetris dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran.
“Dari 14 kementerian yang memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam meletakkan dasar-dasar desentralisasi asimetris, Menteri Marwan Jafar berada di urutan teratas dengan skor 6,48. Di urutan kedua, terdapat Mendagri Tjahjo Kumolo dengan skor 5,23,” ungkap Direktur Eksekutif Indeks, Nanang Sunandar di Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, kata dia, terdapat 17 menteri yang memiliki program atau kegiatan untuk merealisasikan konsep Nawacita ke-3 di kementeriannya masing-masing.
Mereka yakni Mendagri, Mendes PDTT, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Kemudian ada Menteri Pariwisata (Menpar), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Sosial (Mensos), dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).
Adapun untuk indikator penanggulangan kemiskinan lanjut Nanang, terdapat tujuh kementerian yang diberi tugas dan kewenangan khusus di bidang tersebut.
“Dari tujuh kementerian itu, Mensos Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kinerja paling baik dibanding enam kementerian lainnya dengan skor 7,13. Menkes menempati urutan kedua dengan skor 3,61. Disusul Mendikbud dengan skor 3,42 pada peringkat ketiga,” bebernya.
Nanang menambahkan, hasil kajian lembaganya itu menunjukkan tidak adanya perbedaan teramat penting terkait kinerja menteri antara menteri-menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dengan menteri-menteri non-parpol.
“Misalnya, untuk kategori desentralisasi asimetris, dua teratas ditempati oleh Marwan Jafar dari PKB dan Tjahjo Kumolo dari PDIP,” jelasnya.
Menanggapi hasil survei itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) untuk Indonesia Ray Rangkuti justru mempertanyakan hasil kajian tersebut. Apalagi, hasil kajian tersebut mengunggulkan kinerja Menteri Marwan.
Ray malah menuding, tidak banyak terobosan yang dilakukan Marwan selama menjabat sebagai Mendes PDTT. “Yang mengejutkan kok Marwan yang paling bagus? Orang kerjanya Cuma nerima dan menyalurkan duit kok. Susahnya dari mana? Itu kan kerjanya Cuma nyalurin duit Rp1 miliar ke desa-desa,” cetus Ray.
Sekadar diketahui, pngumpulan data ini dilakukan melalui Focus Group Discussions (FGD) dan wawancara mendalam terhadap 20 orang narasumber atau informan yang dihelat di Jakarta pada 14-19 Desember 2015 lalu.
Informan atau narasumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria ketat. Tingkat pendidikan terakhir informan ditentukan minimal magister (S-2) dari beragam disiplin keilmuan dan profesi. Hasil penilaian informan ini kemudian dinyatakan dalam skor dengan rentang nilai minimum - maksimum 1,00 - 10,00, kemudian diperingkat dari yang tertinggi hingga terendah.
Sedangkan indikator utama yang digunakan dalam menilai kinerja ke-17 menteri tersebut ada tiga. Yaitu, peletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya Indonesia bagian timur, dan penanggulangan kemiskinan. (max/okz)