PEKANBARU - Pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Pekanbaru, khususnya di wilayah Rumbai, dinilai masih belum optimal.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyoroti masih adanya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki kondisi bangunan tidak layak, bahkan sebagian masih beratapkan kayu.
“Di Rumbai, masih banyak sekolah yang jauh dari standar kelayakan. Ada yang atapnya masih menggunakan kayu, dan fasilitas lainnya pun sangat minim. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Agung Nugroho, Jumat (18/4/2025).
Keterbatasan ini diperparah oleh kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru hanya terealisasi sebesar Rp2,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,7 triliun dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, listrik, dan operasional lainnya. Hanya sekitar Rp100 miliar yang tersisa untuk program pembangunan.
Bahkan, Pemko Pekanbaru hingga kini masih menanggung beban tunda bayar sebesar Rp500 miliar.
“Artinya, kondisi keuangan kami belum ideal untuk menjalankan berbagai program secara maksimal,” jelas Agung.
Untuk tahun 2025, APBD telah disahkan sebesar Rp3,2 triliun. Namun tantangan tetap ada, karena masih terdapat tunda bayar dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp150 miliar.
Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan wacana dalam merancang program pembangunan.
“Prinsip kami jelas, yaitu mengurangi belanja yang tidak produktif dan meningkatkan pendapatan daerah. Kami ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tutupnya.