Pemko Pekanbaru Berkomitmen Selesaikan Tunda Bayar Sesuai Kemampuan Anggaran

Rabu, 05 Maret 2025 | 14:58:10 WIB
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tertunda (tunda bayar). Namun, proses pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemampuan anggaran daerah.

"Kami akan membayarkan tunda bayar karena itu adalah kewajiban pemerintah," ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Selasa (4/3).

Sebelum dilakukan pembayaran, Inspektorat Kota Pekanbaru akan melakukan tinjauan ulang. Selain itu, pembayaran juga harus mendapat perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah seluruh proses administratif selesai, Pemko Pekanbaru akan menentukan prioritas pembayaran berdasarkan kondisi keuangan daerah.

"Tunda bayar ini wajib kami selesaikan. Kami tidak ingin menyulitkan siapa pun. Tetapi, tentu pembayaran akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," tegas Agung.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menghadapi tumpukan tunda bayar yang telah berlangsung sejak 2017.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, dalam pidatonya usai pelantikan Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (13/2), mengungkapkan bahwa total tunda bayar pada 2024 mencapai Rp347 miliar.

"Ini tugas berat bagi kita untuk menutup tunda bayar ini. Saya juga berpesan kepada seluruh kepala OPD untuk bersama-sama mencari solusi terbaik," katanya.

Selain itu, masih ada tunda bayar dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar Rp122 miliar yang belum terselesaikan. Namun, pada 2023 tidak ada tambahan tunda bayar baru.

"Tugas kita bukan hanya melunasi semua tunda bayar, tetapi juga mengelola keuangan daerah dengan lebih bijak agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang," ujar Roni.

Menurutnya, strategi penyelesaian tunda bayar harus disusun dengan matang agar tidak mengganggu program pembangunan yang telah direncanakan.

"Kita tidak harus membayar semuanya sekaligus. Tetapi, kita harus memiliki strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menghambat pembangunan daerah," pungkasnya. 

Terkini