JAKARTA - Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT) Taufik Madjid mengatakan, dana desa pada tahun 2018 akan lebih dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Diharapkan, hal ini dapat menggerakkan denyut perekonomian masyarakat desa. "Kami sudah menggariskan untuk (anggaran) tahun 2018 ada pendalaman program di bidang pemberdayaan. Jadi tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Taufik, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2017).
Contohnya dengan memberi penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkembang di desa tersebut. Taufik meyakini, hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut.
Ia menjelaskan, pada periode 2015-2016, prioritas alokasi dana desa adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, pembangunan mandi cuci kakus (MCK), dan pembangunan rumah sakit.
Jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pada APBN 2017 sebesar Rp 60 triliun. Jumlah yang sama juga diusulkan pada RAPBN 2018. (fery/kompas.com)
