PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menaruh perhatian besar terhadap nasib guru honorer apalagi dengan adanya kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi usai Peringatan Hari Guru Nasional di Pekanbaru, akhir pekan kemarin mengatakan, guru honorer yang ada di kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab provinsi harus dilakukan verifikasi dan evaluasi data yang valid terhadap jumlah guru honorer tersebut.
"Termasuk guru honorer menjadi perhatian Pemprov Riau, makanya di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah 2017 terlepas belum adanya kepastian Dana Alokasi Umum, kita sudah mencoba mensilumasikan perhitungan kebutuhan itu, cuma harus data yang verified (jumlah honorer)," kata Ahmad Hijazi.
Menyoal tentang pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, kata Hijazi, adanya rentang kendali yang cukup jauh. Sehingga Hijazi menyarankan untuk dibentuk unit yang dapat memonitoring kebijakan-kebijakan di kabupaten/kota.
"Ini harus dievaluasi data yang betul. Karena sebagian di antara mereka sebagai guru dengan SK honor mungkin ada yang sudah diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil atau yang tidak menjadi guru lagi," kata Hijazi.
Hijazi menekankan, untuk pemindahan kewenangan ini berdasarkan alokasi pembahasan di Kebijakan Umum Platform Prioritas Sementara terjadi lonjakan belanja pegawai sekitar 10 persen karena adanya 9000 guru yang berpindah kewenangan.
"Ini sudah 31 persen akibat dari lonjakan belanja berpindah ke Provinsi. Bayangkan dari total Rp10,4 triliun, 10 persen alokasi pendidikan meningkat sekitar Rp2 triliun untuk pemindahan kewenangan," sebutnya.
Pada Peringatan Hari Guru Nasional, Hijazi juga menyinggung tentang profesionalisme guru yang dikonsepkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mengarah pada kebijakan untuk mendorong guru-guru yang berkompeten.
"Guru tentu menjadi perhatian pemerintah. Jadi kalau kita hubungkan antara profesi dengan kesejahteraan maka guru profesionallah yang tentunya sejahtera. Bagaimana dengan yang belum profesional maka menjadi tugas setiap individu, untuk terus tingkatkan dengan konsep belajar mandiri,"kata dia.
Disinggung tetang sebaran guru yang ideal, Hijazi menuturkan berkoordinasi dengan kabupaten/kota akan melakukan rasio antara guru dengan kebutuhan murid ataupun sekolah. (max/ant)
